Sumbardaily.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat penanganan banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, pada 10 Oktober 2026. Selain memastikan keselamatan warga, Puan menyoroti kebutuhan pengungsi, perbaikan rumah rusak, pemulihan penghidupan masyarakat, hingga mitigasi untuk mencegah bencana serupa terulang.
Puan menyampaikan keprihatinannya atas bencana tersebut melalui keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (12/10/2026). Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam seluruh tahapan penanganan, terutama ketika warga masih membutuhkan pertolongan dan tempat berlindung.
“Tentunya bencana banjir bandang di Kota Padang menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama,” kata Puan.
Banjir bandang menerjang Kota Padang setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Kecamatan Kuranji dan Nanggalo menjadi kawasan yang terdampak, sementara sejumlah warga dilaporkan terjebak dalam derasnya arus banjir.
Proses penyelamatan berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan mengevakuasi lebih dari 50 warga yang terjebak banjir di kawasan Koto Tangah akibat meluapnya sungai. Petugas menggunakan perahu karet dan tali untuk menjangkau warga di tengah arus deras.
Situasi tersebut, menurut Puan, memperlihatkan pentingnya pertolongan yang cepat bagi masyarakat yang terjebak bencana. Kepastian mengenai tempat berlindung juga dibutuhkan agar keluarga yang berada dalam kondisi berbahaya dapat segera menuju lokasi aman.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
“Bagi keluarga yang menghadapi bahaya, pertolongan tepat waktu dan kepastian tempat berlindung sangat berarti untuk menjaga keselamatan orang-orang yang mereka cintai,” tambah politikus Fraksi PDI Perjuangan itu.
Lebih dari 600 Warga Mengungsi
Dampak banjir bandang di Padang tidak hanya berkaitan dengan proses evakuasi. Bencana tersebut dilaporkan melanda tiga kecamatan dan enam kelurahan. Lebih dari 600 jiwa terpaksa mengungsi dan tersebar di sejumlah lokasi.
Meski demikian, jumlah warga terdampak maupun pengungsi masih dalam proses pendataan dan pemutakhiran. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama penanganan darurat berlangsung.
“Selain evakuasi, bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu memberikan kepastian perlindungan bagi warga yang terpaksa meninggalkan rumah,” sebut Puan.
Ia meminta pemerintah menyiapkan tempat pengungsian yang aman dan nyaman. Fasilitas kesehatan juga harus tersedia untuk membantu warga yang membutuhkan pelayanan medis selama berada di lokasi pengungsian.
Kebutuhan lain yang perlu diperhatikan adalah selimut dan pakaian. Menurut Puan, bantuan tersebut penting karena warga harus meninggalkan rumah tanpa sempat mempersiapkan barang-barang yang diperlukan selama mengungsi.
“Pastikan fasilitas kesehatan juga tersedia di tempat pengungsian. Termasuk bantuan selimut dan pakaian mengingat warga mengungsi tanpa persiapan,” jelas Puan.
Puan turut mengingatkan agar tempat pengungsian memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lanjut usia, warga berkebutuhan khusus, serta masyarakat yang memiliki penyakit bawaan perlu memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan masing-masing.
“Tempat pengungsian juga harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus dan yang memiliki penyakit bawaan,” sambung mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut.
Menurut Puan, keputusan untuk mengungsi harus disertai jaminan bahwa warga mendapatkan tempat berlindung yang layak. Dukungan juga diperlukan selama kondisi belum memungkinkan bagi masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing.
Ia menilai warga terdampak menghadapi sejumlah kekhawatiran secara bersamaan. Mereka tidak hanya memikirkan keselamatan anggota keluarga, tetapi juga kondisi rumah yang ditinggalkan, pekerjaan yang terganggu, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama berada di pengungsian.
“Ketika warga diminta mengungsi, mereka perlu merasa yakin bahwa keluarganya akan didampingi. Dukungan Pemerintah harus membantu mereka mengutamakan keselamatan dan memberi waktu untuk menunggu sampai keadaan benar-benar aman,” ungkap Puan.
Rumah Rusak dan Akses Jalan Terputus
Banjir bandang juga mengakibatkan kerusakan permukiman dan mengganggu akses transportasi di Kota Padang. Berdasarkan pendataan sementara, satu unit rumah mengalami kerusakan berat dan empat unit rumah rusak sedang. Selain itu, sekitar 120 unit rumah dilaporkan terdampak banjir.
Di Kecamatan Kuranji, akses jalan dilaporkan terputus akibat bencana. Kondisi tersebut menghambat akses menuju wilayah terdampak dan menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditangani dalam rangkaian penanganan pascabencana.
Puan mendorong pemerintah memberikan kepastian mengenai perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan. Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh berhenti setelah proses evakuasi dan pemenuhan kebutuhan darurat selesai dilakukan.
“Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi warga yang masih menghadapi kesulitan,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti kondisi keluarga yang kehilangan atau mengalami gangguan penghasilan akibat banjir. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah pemulihan penghidupan melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Dukungan tersebut diharapkan membuka kesempatan bagi warga untuk kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya setelah bencana. Tanpa bantuan yang berkelanjutan, tekanan ekonomi berpotensi mendorong masyarakat kembali terlalu cepat ke kawasan yang masih berisiko.
“Dukungan yang berkesinambungan akan membantu mencegah keluarga kembali terlalu cepat ke kawasan berisiko karena tekanan ekonomi,” terang Puan.
Puan Minta Mitigasi Banjir Diperkuat
Selain penanganan darurat dan pemulihan kehidupan masyarakat, Puan meminta pemerintah mendengarkan pengalaman serta kebutuhan warga terdampak ketika menentukan langkah selanjutnya.
Informasi yang jelas mengenai kondisi wilayah, kelanjutan perlindungan, dan rencana pemulihan dinilai penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Kepastian tersebut juga diperlukan untuk membantu warga menata kembali kehidupan mereka setelah bencana.
“Keselamatan akan lebih terjaga ketika keluarga memiliki kepastian untuk menjalani masa pemulihan. Setelah keadaan membaik, mereka juga membutuhkan dukungan untuk kembali membangun kehidupan dengan pijakan yang lebih kuat,” imbuh cucu Bung Karno itu.
Puan turut mengingatkan pentingnya mitigasi bencana sebagai upaya jangka panjang untuk mengurangi risiko kejadian serupa. Salah satu langkah yang disorot adalah perbaikan tanggul jebol di daerah aliran sungai sekitar lokasi terdampak.
“Termasuk perbaikan tanggul jebol di daerah aliran sungai yang berada di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi atas risiko terulangnya banjir di wilayah ini,” terang Puan.
Ia menyatakan DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal pelaksanaan penanganan darurat hingga program penanggulangan pascabencana banjir di Padang. Pengawasan tersebut diharapkan mendukung kesinambungan penanganan, mulai dari penyelamatan warga hingga pemulihan setelah keadaan darurat berakhir.
“Kami berharap kerja bersama Pemerintah, DPR, petugas, relawan, dan masyarakat dapat membantu Padang melewati keadaan ini dengan lebih aman,” ucapnya.
Puan juga menekankan perlunya dukungan bagi tim SAR dan relawan yang bertugas di lapangan. Ketersediaan peralatan yang memadai menjadi perhatian agar proses penyelamatan dapat berlangsung maksimal sekaligus menjaga keselamatan petugas dan warga.
“Pengabdian tim penyelamat perlu berjalan bersama komitmen dari Negara untuk menyediakan peralatan yang menjamin keamanan petugas dan warga, khususnya di saat-saat darurat,” tutup Puan. (*)
