Sumbardaily.com - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Panjang yang baru, Doni Hendra, langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan strategis setelah resmi dilantik. Ia diminta tidak berlama-lama dalam masa penyesuaian dan segera menyatukan gerak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Doni Hendra dilantik Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis sebagai Sekdako definitif di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (5/10/2026). Pelantikan tersebut menandai berakhirnya rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang diikuti untuk mengisi posisi tersebut.
Pria kelahiran 3 Februari 1974 itu memiliki pengalaman di pemerintahan, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rekam jejaknya antara lain berkaitan dengan urusan pemberdayaan pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga hingga dipercaya menduduki posisi Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Sumbar.
Namun, setelah menduduki jabatan Sekdako, Doni tidak hanya dituntut menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Wali Kota Hendri Arnis menempatkan Sekda sebagai figur penting dalam menggerakkan birokrasi dan menyatukan kepemimpinan daerah dengan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
“Saudara harus mampu menjadi motor akselerasi pencapaian program-program unggulan yang telah menjadi komitmen kepala daerah,” kata Hendri dalam arahannya.
Hendri meminta Doni segera mengorkestrasi seluruh OPD agar memiliki gerak yang sama dalam menjalankan program pemerintahan. Menurutnya, koordinasi antarlembaga perlu diperkuat dengan memangkas ego sektoral yang berpotensi menghambat pencapaian target pemerintah daerah.
Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya visi Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah.
Dalam menjalankan tugasnya, Doni dan jajaran pimpinan OPD juga mendapat tiga penekanan utama dari wali kota. Pertama, peningkatan kedisiplinan ASN yang harus dibangun sebagai bagian dari budaya kerja dan integritas.
Kedua, setiap OPD diminta mengoptimalkan target kinerja dengan orientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Artinya, capaian kerja tidak hanya dilihat dari pelaksanaan program, tetapi juga manfaat yang dihasilkan.
Ketiga, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) harus diperkuat. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi pekerjaan yang saling tumpang tindih ataupun sebaliknya, ada tugas yang justru terbengkalai karena tidak jelas pembagiannya.
Tidak berhenti pada persoalan internal birokrasi, Doni juga diminta segera menyusun peta masalah yang menjadi perhatian pemerintah kota. Sejumlah isu strategis yang disebut antara lain penataan ruang, pengelolaan sampah, penanganan kemiskinan, serta perlindungan generasi muda dari bahaya narkotika.
Tantangan tersebut membuat posisi Sekdako memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan efektif. Terlebih, sejumlah persoalan membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu OPD.
Doni Hendra menyatakan siap menjalankan arahan tersebut. Setelah resmi menduduki jabatan Sekdako, ia menyebut langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan konsolidasi internal dan memperkuat barisan pemerintahan.
Ia juga menegaskan kesiapannya menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ego sektoral antar-OPD akan menjadi salah satu hal yang ingin dipangkas agar koordinasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.
Doni juga berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga program-program unggulan Wali Kota dapat direalisasikan secara cepat, tepat, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Siap memangkas ego sektoral antar-OPD, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh program unggulan Wali Kota dapat terealisasi secara cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Doni.
Pelantikan berlangsung khidmat. Sejumlah pejabat dan unsur pemerintahan hadir dalam prosesi tersebut, di antaranya Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Adib Alfikri, mantan Pj Sekdako Kuartini Deti Putri, Ketua Komisi III DPRD Mahdelmi, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
Dengan ditetapkannya Doni Hendra sebagai Sekdako definitif, tugas berikutnya adalah menerjemahkan arahan kepala daerah ke dalam koordinasi birokrasi yang lebih solid. Sejumlah isu mulai dari penataan ruang, sampah, kemiskinan hingga ancaman narkotika menjadi pekerjaan yang harus segera dipetakan dan ditangani. (*)
