Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman menyiapkan usulan perubahan nama Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi Bandara Syekh Burhanuddin.
Rencana tersebut berkaitan dengan upaya memperkenalkan tokoh sejarah asal Padang Pariaman sekaligus memperkuat identitas sejarah dan budaya daerah.
Usulan perubahan nama itu nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengungkapkan rencana tersebut setelah menghadiri peresmian perubahan nama RSUD Padang Pariaman menjadi RSUD Muslim Kasim, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, gagasan mengganti nama BIM muncul dari pemerintah daerah dengan melihat sejumlah bandara di Indonesia yang menggunakan nama tokoh bersejarah. Beberapa di antaranya adalah Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan Bandara Hang Nadim di Batam.
Pemkab Padang Pariaman menilai nama Syekh Burhanuddin memiliki hubungan erat dengan perjalanan sejarah serta perkembangan Islam di Minangkabau. Sosok tersebut dikenal sebagai salah satu ulama besar yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan Islam di wilayah tersebut.
Syekh Burhanuddin diketahui berasal dari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Ia dikenal sebagai ulama sufi sekaligus pengamal Tarekat Syattariyah yang memiliki peran dalam perkembangan pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat Minangkabau.
Salah satu jejak penting Syekh Burhanuddin adalah pengembangan surau yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan. Peran tersebut membuat nama Syekh Burhanuddin tetap dikenal hingga kini, khususnya di Sumatera Barat (Sumbar).
Rencana penggunaan nama Syekh Burhanuddin pada bandara diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas untuk memperkenalkan sejarah Padang Pariaman kepada masyarakat. Bandara sebagai salah satu pintu masuk ke Sumbar dinilai dapat menjadi sarana untuk mengenalkan tokoh tersebut kepada masyarakat dari berbagai daerah.
Meski demikian, perubahan nama BIM belum dapat dilakukan secara langsung. Pemkab Padang Pariaman masih harus menjalani sejumlah tahapan sebelum usulan tersebut diajukan kepada pemerintah pusat.
Tahap awal yang akan dilakukan adalah audiensi dengan Gubernur Sumbar. Pemkab Padang Pariaman juga akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Padang Pariaman terkait rencana tersebut.
Koordinasi itu diperlukan sebelum usulan perubahan nama Bandara Internasional Minangkabau disampaikan melalui Kementerian Perhubungan. Seluruh proses nantinya akan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
John Kenedy Azis mengatakan belum ada target waktu khusus terkait realisasi perubahan nama BIM. Meski begitu, pemerintah daerah akan berupaya agar proses pengusulan dapat berjalan secepatnya.
“Usulan ini tentu akan melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Kita akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait sebelum menyampaikannya kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Pemkab Padang Pariaman berharap rencana tersebut tidak sekadar mengubah nama Bandara Internasional Minangkabau. Penggunaan nama Syekh Burhanuddin diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas sejarah dan budaya daerah.
Selain itu, nama tersebut diharapkan dapat semakin mengenalkan Syekh Burhanuddin sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan Islam di Minangkabau kepada masyarakat yang lebih luas. (*)
