Oleh: Prof Dr Ir Haryani, MTP
Guru Besar Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta (UBH)
Ketika lahan mengering, aktivitas manusia meningkat, dan sistem pencegahan belum cukup kuat, api kecil dapat berubah menjadi bencana besar.
Ada satu pesan penting dari data kebakaran hutan dan lahan Sumatera Barat, kita tidak boleh menunggu asap untuk mulai bertindak. Karhutla memang bukan bencana baru di Sumatera Barat.
Namun, perubahan luas area terbakar dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa ancamannya perlu ditangani secara lebih serius, terutama ketika kondisi iklim, tutupan lahan dan aktivitas manusia bertemu dalam situasi yang menguntungkan penyebaran api.
Data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan luas area terbakar di Sumatera Barat pada 2018 mencapai sekitar 2.421,9 hektare.
Angka tersebut kemudian menjadi sekitar 2.133 hektare pada 2019, 1.573 hektare pada 2020, 2.068 hektare pada 2021, dan melonjak menjadi 9.832 hektare pada 2022. (Statistics Indonesia)
Angka tersebut memberikan gambaran bahwa karhutla tidak bergerak secara linier. Ada tahun ketika kebakaran relatif rendah, tetapi terdapat pula periode ketika luas area terbakar meningkat beberapa kali lipat.
Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya berapa luas lahan yang terbakar, tetapi mengapa pada tahun tertentu kebakaran dapat meningkat tajam?
Ketika Kemarau Bertemu Bahan Bakar
Api membutuhkan bahan bakar. Dalam konteks karhutla, bahan bakarnya dapat berupa rumput, semak, serasah, sisa tanaman, ranting kering dan vegetasi lainnya.
Pada kondisi normal, vegetasi yang masih memiliki kadar air tinggi relatif sulit terbakar dan api lebih mudah dikendalikan.
Namun ketika periode kering berlangsung cukup lama, kelembapan vegetasi menurun. Bahan organik menjadi lebih mudah terbakar dan api dapat menyebar lebih cepat.
Di sinilah faktor iklim memainkan peranan penting. Fenomena seperti El Niño dapat memperpanjang atau memperkuat kondisi kering di Indonesia. Akan tetapi, penting untuk dipahami bahwa El Niño bukan satu-satunya penyebab karhutla.
Iklim lebih tepat dipandang sebagai faktor yang meningkatkan kerentanan. Ketika kondisi kering bertemu dengan sumber api dari aktivitas manusia, potensi kebakaran meningkat secara signifikan.
Manusia Tetap Menjadi Faktor Penting
Sebagian besar persoalan karhutla tidak berhenti pada persoalan cuaca. Pembukaan lahan, pembersihan kebun, pembakaran sampah, pembakaran sisa vegetasi dan berbagai aktivitas masyarakat dapat menjadi sumber api.
Dalam kondisi basah, api mungkin cepat padam. Tetapi dalam kondisi kering, api dapat menjalar melalui vegetasi yang mengering. Karena itu, perubahan perilaku masyarakat merupakan bagian penting dari mitigasi karhutla.
Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan “jangan membakar”. Masyarakat juga membutuhkan alternatif teknologi dan metode pengelolaan lahan tanpa bakar, pendampingan, peralatan pengolahan biomassa dan insentif yang membuat praktik tanpa bakar lebih mudah dilakukan.
Tata Ruang Ikut Menentukan Risiko
Karhutla juga merupakan persoalan tata ruang. Wilayah yang memiliki vegetasi mudah terbakar, akses manusia tinggi dan berdekatan dengan jaringan jalan atau permukiman memiliki karakter risiko yang berbeda dengan kawasan hutan yang sulit dijangkau.
Karena itu, peta kerawanan karhutla idealnya tidak hanya menggunakan data kejadian kebakaran.
Peta tersebut perlu menggabungkan data tutupan dan penggunaan lahan, hotspot, curah hujan, suhu, kelembapan vegetasi, kemiringan lereng, elevasi, jaringan jalan, jarak dari permukiman, kawasan perkebunan, kawasan hutan serta riwayat kejadian karhutla.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengetahui di mana api kemungkinan besar muncul, kapan risikonya meningkat dan wilayah mana yang harus menjadi prioritas patroli.
Data sudah ada, tetapi harus diubah menjadi tindakan
Sumatera Barat sebenarnya tidak kekurangan data. Portal Satu Data Sumbar menyediakan informasi kejadian bencana, sedangkan data kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 juga telah tersedia melalui
Portal Satu Data Bencana Indonesia. Dataset tersebut berasal dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat melalui Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE. (BNPB Data)
Masalahnya adalah bagaimana data tersebut digunakan. Hotspot dari satelit seharusnya tidak berhenti sebagai titik-titik pada peta. Setiap hotspot yang berada di kawasan berisiko perlu diverifikasi.
Jika suatu wilayah berkali-kali mengalami hotspot, maka wilayah tersebut harus diperlakukan sebagai zona prioritas pencegahan, bukan baru diperhatikan setelah kebakaran meluas.
Tahun2025 memberi sinyal yang tidak boleh diabaikan. Data Portal Satu Data Penanggulangan Bencana Sumatera Barat mencatat 37 kejadian karhutla pada periode 1 Januari sampai 22 Oktober 2025. Pada periode yang sama, portal tersebut mencatat berbagai kejadian bencana lain di Sumatera Barat. (Data Sumbar)
Angka kejadian tersebut memang tidak dapat langsung dibandingkan dengan luas area terbakar karena indikatornya berbeda.
Namun, keberadaan puluhan kejadian karhutla dalam satu periode menunjukkan bahwa ancaman kebakaran tetap nyata dan membutuhkan sistem pencegahan yang konsisten.
Ini juga mengingatkan kita bahwa jumlah kejadian dan luas terbakar adalah dua indikator berbeda. Satu kebakaran kecil dapat dihitung sebagai satu kejadian, sedangkan satu kebakaran pada kondisi ekstrem dapat meluas hingga ratusan hektare. Karena itu, pemerintah perlu menggunakan lebih dari satu indikator dalam mengevaluasi karhutla.
Lima langkah yang harus diperkuat
- Peta risiko harus menjadi alat kerja, bukan sekadar dokumen
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu memiliki peta kerawanan karhutla yang diperbarui secara berkala. Peta tersebut harus menunjukkan wilayah prioritas berdasarkan kombinasi hotspot, kekeringan, tutupan lahan, aksesibilitas dan riwayat kebakaran.
- Sistem peringatan dini harus sampai ke nagari
Informasi satelit harus diterjemahkan menjadi informasi sederhana yang dapat dipahami masyarakat. Misalnya: Risiko Rendah → Waspada → Siaga → Risiko Tinggi. Ketika status risiko meningkat, kegiatan pembukaan lahan dengan api harus diperketat dan patroli ditingkatkan.
- Perkuat masyarakat sebagai garda terdepan
Masyarakat lokal adalah pihak yang paling dekat dengan sumber api. Kelompok masyarakat peduli api, kelompok tani, pemerintah nagari dan relawan perlu diberikan pelatihan, peralatan dasar, sistem komunikasi dan prosedur pelaporan yang jelas.
- Terapkan pembukaan lahan tanpa bakar
Pencegahan harus menyediakan solusi. Sisa tanaman dan biomassa dapat dikelola menjadi kompos, mulsa atau bahan organik lainnya. Dengan demikian, masyarakat tidak harus membakar untuk membersihkan lahan.
- Integrasikan karhutla ke dalam tata ruang
Wilayah dengan risiko karhutla tinggi harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan kawasan. Perencanaan permukiman, perkebunan, pertanian dan infrastruktur perlu mempertimbangkan risiko kebakaran, akses pemadaman serta ketersediaan sumber air.
Jangan hanya menghitung api yang sudah dipadamkan
Ada perubahan cara berpikir yang harus dilakukan. Keberhasilan penanganan karhutla selama ini sering terlihat dari jumlah kebakaran yang berhasil dipadamkan.
Padahal indikator yang lebih penting adalah: Berapa kebakaran yang berhasil dicegah? Berapa luas lahan yang tidak jadi terbakar? Berapa masyarakat yang telah beralih dari pembukaan lahan dengan pembakaran? Berapa hotspot yang berhasil diverifikasi sebelum berkembang menjadi kebakaran besar? Dan berapa waktu yang dibutuhkan sejak hotspot terdeteksi sampai petugas tiba di lokasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membawa penanganan karhutla dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif.
Sumbar membutuhkan strategi “sebelum api”
Karhutla bukan semata persoalan kehutanan. Ia merupakan persoalan lingkungan, tata ruang, pertanian, kebencanaan, ekonomi dan perilaku manusia. Karena itu, solusinya juga harus lintas sektor.
Data satelit harus terhubung dengan BPBD. Informasi cuaca harus terhubung dengan pemerintah daerah. Pemerintah nagari harus mendapatkan informasi risiko.
Masyarakat harus mendapatkan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar. Dan kawasan rawan harus mendapatkan patroli lebih awal.
Sumatera Barat memiliki modal penting untuk itu: data, teknologi penginderaan jauh, jaringan pemerintahan hingga tingkat nagari, perguruan tinggi, masyarakat lokal dan lembaga penanggulangan bencana. Yang dibutuhkan adalah menghubungkan semuanya dalam satu sistem.
Karhutla tidak harus menjadi siklus tahunan yang selalu kita tunggu dengan mobil pemadam dan kepulan asap.
Kita bisa memutus siklus tersebut dengan membaca data lebih awal, mengenali wilayah rawan, mengubah praktik pengelolaan lahan dan memperkuat masyarakat. Sebab pada akhirnya, api terbaik adalah api yang tidak pernah terjadi.
(*)
