Sumbardaily.com - Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 mendapat sorotan dari Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Ia mendorong agar kenaikan alokasi anggaran tidak hanya diarahkan untuk renovasi sarana dan prasarana sekolah, tetapi juga memperkuat kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan.
Fikri menilai peningkatan anggaran pendidikan 2027 harus menjadi momentum untuk menjawab persoalan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Menurut dia, pembangunan pendidikan tidak akan berjalan optimal jika perhatian terhadap guru dan tenaga kependidikan tidak berjalan beriringan dengan pembangunan fisik sekolah.
Hal tersebut disampaikan Fikri saat merespons pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Politisi Fraksi PKS itu mengatakan anggaran pendidikan 2027 diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp768,54 triliun menjadi Rp819,44 triliun. Kenaikan tersebut, kata dia, perlu dikawal agar penggunaannya tidak hanya berorientasi pada pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan.
Fikri menyebut terdapat sejumlah persoalan utama yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan pendidikan nasional. Selain sarana dan prasarana, persoalan sumber daya manusia yang mencakup guru dan tenaga kependidikan juga perlu mendapat perhatian, disusul dengan persoalan kurikulum.
“Kalau saya pernah merekap problematika pendidikan, sesungguhnya kalau disederhanakan ya satu (soal) sarana dan prasarana, yang kedua (soal) SDM dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan, yang ketiga baru (soal) kurikulum,” ujar Fikri kepada Parlementaria.
Menurut Fikri, perhatian Presiden terhadap renovasi sekolah merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas layanan pendidikan. Namun, pembangunan fasilitas pendidikan dinilai belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan.
Ia menilai guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan perlu disertai dengan kebijakan yang memperhatikan kondisi sumber daya manusia pendidikan secara menyeluruh.
Persoalan guru, lanjut Fikri, juga tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga pendidik yang tersedia. Ada persoalan lain yang harus diselesaikan, mulai dari status, kesejahteraan hingga jaminan sosial bagi guru.
Ia menyoroti bahwa dalam pidato Presiden, persoalan guru dan tenaga kependidikan baru disebut secara umum, sementara renovasi sekolah menjadi bagian yang tertulis dalam materi yang ditampilkan. Kondisi tersebut membuat pembahasan lebih lanjut mengenai kebutuhan guru dinilai penting dilakukan di DPR.
“Yang kedua tadi guru dan tenaga kependidikan baru disebut, tetapi bukan tertulis. Tidak ada tertulis, tertulis yang di layar hanya renovasi. Mudah-mudahan nanti akan ada diskusi lanjutan di dalam komisi-komisi, terutama di Komisi X untuk kemudian memenuhi ekspektasi guru, baik statusnya, kesejahteraannya maupun jaminan sosial bagi guru,” tegasnya.
Fikri berharap pembahasan RAPBN 2027 di DPR dapat membuka ruang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Dengan kenaikan alokasi anggaran pendidikan, ia ingin persoalan sumber daya manusia pendidikan tidak terabaikan di tengah fokus pemerintah terhadap pembangunan fisik sekolah.
Menurut dia, pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan dukungan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.
Karena itu, pembahasan anggaran pendidikan 2027 di DPR dinilai menjadi salah satu tahap penting untuk memastikan peningkatan alokasi anggaran memberikan dampak terhadap kebutuhan pendidikan secara lebih menyeluruh. Anggaran yang bertambah diharapkan tidak berhenti pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menjawab persoalan yang dihadapi guru dan tenaga kependidikan.
Komisi X DPR RI, kata Fikri, akan terus mengawal penggunaan anggaran pendidikan tersebut. Pengawalan dilakukan agar peningkatan alokasi pada 2027 dapat digunakan untuk memperkuat berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk aspek sumber daya manusia.
Dengan proyeksi kenaikan anggaran pendidikan dari Rp768,54 triliun menjadi Rp819,44 triliun, Fikri menegaskan perhatian terhadap guru dan tenaga kependidikan perlu ditempatkan sebagai bagian dari prioritas penguatan pendidikan nasional. Selain renovasi sarana dan prasarana, status, kesejahteraan, serta jaminan sosial guru diharapkan turut mendapat ruang dalam pembahasan RAPBN 2027. (*)
