Sumbardaily.com - Pemerintah Kota Payakumbuh terus memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Upaya tersebut kembali menjadi perhatian dalam kegiatan Monitoring Implementasi Indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan monitoring tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi pada daerah percontohan. Selain menilai implementasi yang telah berjalan, kegiatan itu juga ditujukan untuk memperkuat sinergi antara KPK RI dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kehadiran tim monitoring KPK menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan berbagai langkah pencegahan korupsi yang telah diterapkan selama ini.
Menurut Zulmaeta, predikat Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh dari KPK RI pada 9 Desember 2024 bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijaga melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
"Pemko Payakumbuh bertekad memastikan tidak ada ruang bagi praktik pungutan liar, gratifikasi maupun bentuk penyimpangan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh," kata Zulmaeta.
Ia menegaskan, penguatan integritas harus diterapkan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Menurutnya, sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh juga terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Penguatan layanan ini dilakukan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan sehingga mampu meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan dalam proses pelayanan publik.
Di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah terus mengoptimalkan pelaksanaan audit, pemeriksaan khusus, investigasi hingga probity audit terhadap berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah daerah.
Selain memperkuat pengawasan internal, Pemerintah Kota Payakumbuh juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Partisipasi publik difasilitasi melalui Posko Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Whistle Blower System (WBS), SP4N-LAPOR!, serta berbagai kanal pengaduan yang tersedia di seluruh perangkat daerah.
"Sebagai Kota Ber-Aksi, mari kita jadikan monitoring ini sebagai momentum untuk terus memperkuat integritas, menutup setiap celah penyimpangan, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda memaparkan capaian implementasi indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang menjadi bahan evaluasi tim monitoring KPK RI.
Menurut Rida, status sebagai Kabupaten/Kota Percontohan Antikorupsi merupakan amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara konsisten.
"Penghargaan ini bukan sekadar prestasi, tetapi amanah yang harus kita jaga bersama. Apa yang menjadi tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab agar predikat ini dapat terus dipertahankan," kata Rida.
Ia menjelaskan implementasi indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi disusun berdasarkan enam aspek penilaian. Keenam aspek tersebut meliputi pencapaian pemerintah daerah, penguatan fungsi pengawasan, kepatuhan dan inovasi pelayanan publik, internalisasi budaya kerja dan nilai-nilai antikorupsi, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan korupsi, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mengandung nilai antikorupsi.
Rida juga menyampaikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 Pemerintah Kota Payakumbuh mencapai skor 76,55. Nilai tersebut berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 73,32.
Menurutnya, capaian SPI tersebut menjadi dasar penyusunan lima area rencana tindak lanjut yang akan difokuskan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Payakumbuh.
Kegiatan monitoring implementasi indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, para Asisten, Staf Ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian, Direktur RSUD Adnaan WD, serta Direktur Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh.
Melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan fungsi pengawasan, optimalisasi pelayanan publik, serta pelibatan masyarakat dalam sistem pengaduan, Pemerintah Kota Payakumbuh berharap pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan predikat Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang telah diraih sebelumnya. (*)
