Sumbardaily.com, Padang - Pasca bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat sistem pendataan terpadu dan menajamkan arah pembangunan berbasis zona aman sebagai langkah strategis mempercepat pemulihan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) Pasca Bencana Sumatera yang diikuti, Wali Kota Padang Fadly Amran secara dalam jaringan (daring) atau online dari Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (15/1/2026) siang.
Rapat koordinasi itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno selaku Ketua Tim Pengarah Satgas.
Forum tersebut turut dihadiri kementerian dan lembaga terkait, serta kepala daerah dari wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.
Rakor ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah dalam menjawab dampak besar bencana yang masih dirasakan masyarakat.
Dalam arahannya, Menko PMK Pratikno menekankan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tidak dapat dilepaskan dari pembenahan pengelolaan data dan perencanaan pembangunan.
"Pemerintah pusat mendorong terbentuknya satu basis data terpadu yang menjadi rujukan seluruh program pemulihan," kata Pratikno.
Upaya tersebut, katanya diarahkan melalui pembangunan satu data tunggal yang disajikan dalam dashboard terintegrasi.
"Selain itu, penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi sesuai mandat Keputusan Presiden menjadi fondasi utama agar seluruh pembangunan pasca bencana memiliki arah yang sama dan terukur," ujarnya.
Pratikno juga menyoroti pentingnya penetapan zona rawan bencana sebagai dasar pembangunan fisik. Pembangunan kembali infrastruktur dan permukiman, menurut dia, harus berada di wilayah yang aman untuk mencegah risiko berulang di masa depan.
"Di sisi lain, pemerintah pusat menargetkan percepatan pemulihan pada empat sektor krusial, yakni pendidikan, kesehatan, keagamaan, serta keluarga dan kelompok rentan yang terdampak paling besar," katanya.
Sementara itu, Ketua Satgas Rehab-Rekon Pasca Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan terkini dampak bencana di tiga provinsi terdampak.
"Hingga 14 Januari 2026, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.590 orang. Kondisi pengungsian menunjukkan tren penurunan signifikan, dari lebih dua juta jiwa menjadi sekitar 131 ribu orang," katanya.
Di sektor perumahan, kerusakan masih menjadi tantangan besar. Data Satgas mencatat sebanyak 76.553 unit rumah mengalami rusak ringan, 45.085 unit rusak sedang, dan 53.412 unit rusak berat.
Angka tersebut menjadi gambaran konkret beban pemulihan yang harus ditangani secara terencana dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Menanggapi arah kebijakan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Padang untuk berperan aktif dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
"Dukungan itu akan difokuskan pada penguatan pendataan, perencanaan pembangunan, serta pemulihan sektor-sektor prioritas sesuai arahan pemerintah pusat," katanya.
Dirinya bahkan mengeklaim menilai keselamatan dan kesejahteraan masyarakat pasca bencana hanya dapat dicapai melalui kerja terkoordinasi, berbasis data akurat, serta perencanaan yang berpijak pada peta risiko.
"Langkah tersebut diharapkan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat sekaligus membangun ketahanan wilayah di masa mendatang," imbuh Fadly. (red)
