Sumbardaily.com, Pariaman – Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman mengusulkan pembangunan plang perlintasan sebidang kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Usulan ini dinilai mendesak karena menyangkut keselamatan masyarakat yang melintasi jalur kereta api di wilayah Kota Pariaman.
Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menyampaikan usulan tersebut dalam rapat internal bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dan Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (30/9/2025).
Menurut Yota, masih banyak perlintasan sebidang di Kota Pariaman yang belum dilengkapi palang pintu otomatis. Kondisi ini membuat risiko kecelakaan meningkat, terutama dengan tingginya frekuensi perjalanan kereta api pada rute Padang–Pariaman.
“Kami mengusulkan pembangunan plang perlintasan sebidang karena keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Saat ini masih banyak titik perlintasan tanpa pengamanan memadai,” ujarnya.
Yota Balad menuturkan, jalur kereta api di Pariaman sebenarnya sudah aktif sejak tahun 1905. Namun, aktivitas tersebut terhenti pada 1983 dan baru kembali beroperasi pada 2014. Selama masa nonaktif itu, banyak pembangunan dan perubahan tata ruang yang dilakukan masyarakat. Ketika jalur kembali difungsikan, sejumlah perlintasan sebidang tidak memiliki pengamanan yang memadai, sehingga menimbulkan risiko bagi pengguna jalan.
Sejarah dan Risiko Perlintasan Sebidang
“Kecelakaan di perlintasan kerap menimpa pengunjung atau pendatang yang belum familiar dengan situasi di lapangan. Kami merasa prihatin, tetapi kondisi keuangan daerah terbatas sehingga tidak mampu membiayai pembangunan plang. Karena itu, kami berharap melalui forum ini usulan segera ditindaklanjuti,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan plang di perlintasan sebidang akan meningkatkan kesadaran pengendara jalan. Fungsinya bukan hanya untuk menahan laju kendaraan, melainkan juga memberi peringatan dini agar pengendara mendahulukan kereta api yang melintas.
Data Nasional dan Rencana Kemenhub
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Amin Hudaya, dalam rapat yang sama menyampaikan data terkini mengenai kondisi perlintasan sebidang di Indonesia. Saat ini tercatat sebanyak 286 titik perlintasan yang sudah resmi terdaftar dan dijaga. Sementara itu, 60 perlintasan lainnya belum terdaftar dan tidak memiliki penjaga, dan sisanya masih belum tercatat secara administratif.
“Sejak Januari hingga September 2025, sudah tercatat 22 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang. Angka ini menunjukkan urgensi penanganan yang lebih cepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga telah merencanakan pembangunan skybridge di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sebagai salah satu upaya mengurangi risiko kecelakaan di jalur kereta. Amin berharap, usulan dari pemerintah daerah seperti yang diajukan Pemko Pariaman dapat segera terealisasi sehingga angka kecelakaan bisa ditekan seminimal mungkin.
Dukungan dari DPR
Dalam rapat tersebut, Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, memberikan dukungan penuh terhadap usulan Pemko Pariaman. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk meningkatkan keselamatan publik, terutama di jalur dengan tingkat lalu lintas kereta yang tinggi.
“Ini usulan yang tepat dan mendesak. Keselamatan warga harus ditempatkan di atas segalanya. Saya akan memperjuangkan aspirasi ini di tingkat pusat,” ujarnya.
Zigo menjelaskan bahwa kewenangan penuh terkait jalur kereta api dan perlintasannya berada pada pemerintah pusat melalui Kemenhub dan PT KAI. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian terkait menjadi kunci utama untuk mempercepat realisasi pembangunan plang.
“Kami akan menindaklanjuti usulan ini melalui koordinasi dengan Kemenhub, termasuk membahasnya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan PT KAI. Fokusnya adalah memastikan palang pintu terpasang di titik-titik rawan kecelakaan di Kota Pariaman,” tegasnya.
Harapan ke Depan
Pemko Pariaman berharap dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, pembangunan plang di perlintasan sebidang bisa segera direalisasikan. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi angka kecelakaan, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi warga maupun wisatawan yang melintasi jalur kereta di daerah tersebut.
Dengan meningkatnya mobilitas kereta api dan jumlah perjalanan di jalur Padang–Pariaman, kebutuhan akan pengamanan ekstra menjadi semakin mendesak. Pemerintah daerah menilai bahwa langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan keselamatan publik.
“Keselamatan warga adalah hal paling utama. Kami akan terus mendorong agar setiap perlintasan sebidang memiliki fasilitas pengamanan memadai,” kata Yota Balad menegaskan kembali. (red)
