Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mengoptimalkan upaya merealisasikan Program Unggulan (Progul) untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik pungutan liar.
Komitmen ini dipertegas oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadly Amran saat menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Barat dalam kegiatan Exit Meeting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Abu Bakar Jaar pada Rabu (14/5/2025) ini menjadi momentum penting bagi penguatan sistem pengelolaan keuangan Kota Padang.
"Proses audit yang dilakukan BPK RI Perwakilan Sumbar merupakan bagian integral dari upaya penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," ungkap Fadly Amran.
Ia juga menegaskan bahwa hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan refleksi bagi pemerintahannya dalam mengimplementasikan program Padang Amanah.
"Sejalan dengan program unggulan Padang Amanah, tentunya ini akan menjadi evaluasi dan masukan yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel," jelas Fadly Amran.
Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Sumbar sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan di Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab I BPK RI Perwakilan Sumbar, Nelson Humiras Halomoan Siregar, menyampaikan bahwa tim auditor telah menyelesaikan pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2024 pada Pemko Padang.
"Tim BPK RI Perwakilan Sumbar akan membahas tanggapan yang disampaikan dan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan yang direncanakan akan diserahkan pada tanggal 23 Mei 2025," papar Nelson.
Nelson juga menyampaikan apresiasi kepada Pemko Padang atas kerja sama yang terjalin selama proses pemeriksaan, terutama dalam hal penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor.
"Kami mengapresiasi atas kerja sama dari Pemerintah Kota Padang dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan selama pemeriksaan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Nelson berharap hasil pemaparan dan catatan yang telah disampaikan kepada Pemko Padang dapat segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemko Padang di bawah kepemimpinan Fadly Amran untuk terus membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan visi Padang Amanah.
Dengan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI, Pemko Padang diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan kota yang berkelanjutan. (red)
