Sumbardaily.com - Sebanyak 53 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan Bantuan Usaha Pemulihan Ekonomi Dampak Bencana Tahun 2026 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Total bantuan yang diterima mencapai Rp159 juta.
Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan Sosialisasi Langkah Strategis Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten/Kota se-Sumatra Barat Tahun 2026 yang digelar di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (30/9/2026).
Bupati Pasaman Barat Yulianto menerima bantuan tersebut dengan didampingi Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat Vanvoni Gorbi. Setiap KPM memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta.
Dana bantuan itu telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pemulihan usaha ekonomi keluarga yang terdampak bencana pada 2025.
Yulianto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat Pasaman Barat melalui program pemulihan ekonomi tersebut.
"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Pasaman Barat dalam pemulihan ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana," ujar Yulianto.
Menurut dia, bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh penerima sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, usaha keluarga yang terdampak bencana dapat kembali berjalan dan membantu menggerakkan perekonomian rumah tangga.
Penyerahan bantuan itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang dibuka Gubernur Sumatera Barat melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri.
Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Zakri menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan. DTSEN menjadi salah satu acuan agar program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan sasaran.
"Diperlukan kebijakan konkret seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan dengan menggunakan data DTSEN, serta pengoptimalan pemutakhiran data sehingga bantuan tepat sasaran," tegas Ahmad Zakri.
Ia juga menekankan perlunya pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan dan program bantuan pemerintah dapat disusun berdasarkan kondisi masyarakat yang tercatat dalam data.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Bappeda dan BKAD Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, perangkat daerah yang menangani urusan sosial dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat juga mengikuti kegiatan tersebut.
Sejumlah narasumber turut memberikan materi dalam kegiatan itu. Mereka berasal dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial serta Balai Besar Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.
Selain untuk Pasaman Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada kesempatan yang sama juga menyerahkan Bantuan Usaha Pemulihan Ekonomi Dampak Bencana Tahun 2026 kepada penerima di 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Program bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Untuk Pasaman Barat, bantuan diberikan kepada 53 KPM dengan nilai masing-masing Rp3 juta atau total Rp159 juta.
Dengan dana yang sudah masuk ke rekening penerima, para KPM diharapkan dapat menggunakannya sesuai tujuan program, yakni mendukung pemulihan usaha dan perekonomian keluarga setelah terdampak bencana pada 2025. (*)
