Sumbardaily.com, Padang - Di tengah meningkatnya intensitas bencana di berbagai wilayah Pulau Sumatera, kesiapsiagaan pemerintah daerah menjadi sorotan publik.
Perbandingan penanganan bencana antara Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) pun mengemuka. Dari pengamatan sejumlah pihak, Sumatera Barat dinilai menunjukkan respons paling sigap dan terkoordinasi dalam menghadapi situasi darurat.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang juga kader GMNI Padang serta putra daerah Pasaman Barat, Pandu Putra Utama.
Ia menilai, efektivitas penanganan bencana di Sumbar merupakan hasil dari kepemimpinan yang hadir langsung di tengah masyarakat serta koordinasi yang berjalan hingga ke level teknis.
“Di Sumbar, saat kondisi kritis, pemimpin mampu melakukan koordinasi yang efektif dan taktis, baik secara horizontal maupun vertikal, dari tingkat nagari sampai ke pusat,” ujar Pandu, Minggu (21/12/2025) malam.
Menurutnya, pola penanganan bencana di Sumatera Barat tidak hanya mengandalkan prosedur administratif, tetapi juga keberanian dalam mengambil keputusan cepat di lapangan.
Hal ini terlihat dari langkah Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy, yang sejak awal bencana memilih turun langsung ke lokasi terdampak.
“Perbedaan paling nyata ada pada keberanian dan kecepatan respons. Vasko tidak menunggu laporan, tetapi datang sendiri ke titik terdampak, melihat langsung kondisi masyarakat, dan memastikan koordinasi berjalan sampai ke level teknis,” kata Pandu.
Langkah cepat tersebut, lanjut Pandu, tidak hanya dilakukan saat bencana telah terjadi, tetapi juga dalam upaya pencegahan. Wakil Gubernur secara aktif mengingatkan masyarakat terkait potensi badai siklon dan curah hujan ekstrem, sekaligus mendorong peningkatan kewaspadaan di berbagai daerah rawan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) juga mengambil langkah antisipatif dengan mendorong upaya modifikasi cuaca bersama instansi terkait.
Upaya tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meminimalkan dampak bencana sebelum risiko membesar.
Pada level kebijakan, pemerintah provinsi membentuk tim terpadu penanganan bencana yang bekerja lintas sektor, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Rapat-rapat strategis yang digelar di bawah koordinasi pemerintah provinsi disebut tidak sekadar bersifat formalitas.
“Rapat yang dilakukan bukan hanya seremonial, tetapi benar-benar digunakan untuk memperkuat data, menajamkan analisis, dan memastikan kebijakan yang diambil berbasis informasi yang valid,” ujar Pandu.
Ia juga menyoroti kuatnya sinergi antarinstansi dalam penanganan bencana di Sumatera Barat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, hingga masyarakat lokal dinilai menjadi faktor penting keberhasilan koordinasi di lapangan.
“Hubungan antar level pemerintahan sekarang jauh lebih dekat. Tidak ada lagi saling menunggu. Yang terjadi justru saling menguatkan,” katanya.
Dukungan teknologi melalui Dashboard Bencana Sumbar turut memperkuat sistem komunikasi dan pembaruan data antarinstansi.
Dengan sistem tersebut, setiap langkah penanganan dapat dilakukan secara sinkron, cepat, dan terukur sesuai kebutuhan di lapangan.
Pandu menilai, hal paling membedakan Sumatera Barat dibandingkan daerah lain di Pulau Sumatera adalah mentalitas kolektif dalam menghadapi bencana.
“Yang paling membedakan Sumatera Barat dari daerah lain adalah mentalitasnya,” ujarnya.
Menurut Pandu, dalam situasi darurat, tidak ada ruang untuk saling menyalahkan. Yang mengemuka justru semangat kebersamaan sebagai kekuatan utama dalam menghadapi bencana.
“Di sini, tidak ada waktu untuk saling menyalahkan. Yang ada hanyalah semangat saling membantu. Karena di tengah bencana, kekuatan terbesar bukanlah jabatan, tetapi kebersamaan,” tuturnya. (adl)
