Pemerintah akan menghapus tenaga honorer mulai tahun 2023. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penghapusan tenaga honorer tersebut tentunya akan melemahkan pelayanan kepada publik dan kinerja pemerintah daerah. Walikota Padang Hendri Septa bertekad memperjuangkan kelanjutan tenaga honorer di daerah. Pasalnya pegawai honorer selama ini cukup membantu dalam menggerakkan roda pemerintahan.
“Kita tentunya tidak ingin seluruh pegawai honorer dihapuskan, tentu kita menginginkan adanya solusi dari pemerintah pusat mengenai kelanjutan pegawai honorer,” sebut Hendri Septa.
Menindaklanjuti itu, Hendri Septa bersama Kepala BKPSDM Kota Padang Arfian, terbang ke Jakarta menemui Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini.
Dalam pertemuan Hendri Septa dan Arfian menanyakan langsung tentang penghapusan tenaga honorer dan solusinya. “Kita sudah bertemu dengan Sekretaris Menteri PAN-RB. Kita akan perjuangkan nasib kawan-kawan honorer,” kata Hendri Septa.
Baca Juga:
Jokowi Lantik Azwar Anas jadi MenPAN-RB Gantikan Tjahjo Kumolo
Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo Bakal Jadi Cagar Budaya
Selain itu, Hendri Septa juga memperjuangkan nasib 1228 tenaga honorer guru yang telah menjalani tes PPPK dan dinyatakan lolos dari ambang batas yang telah ditetapkan. Diharapkan seluruh honorer guru dapat masuk ke dalam aplikasi e-formasi.
“Kita sudah sampaikan permohonan agar seluruh honorer guru yang lulus passing grade dapat masuk ke dalam e-formasi,” ujar Hendri Septa.
Sekretaris MenPAN-RB Rini Widyantini berjanji akan menyampaikan hal ini langsung kepada Deputi yang menangani. Saat ini, Deputi yang membidangi hal tersebut sedang berada di luar kota.
“Sekretaris Menteri berjanji akan membicarakan hal ini dengan Deputinya. Jadi kita tunggu nanti hasilnya,” kata Hendri Septa. (red)
