Sumbardaily.com, Padang – Stabilitas sektor jasa keuangan kembali menjadi penopang penting bagi dinamika ekonomi di Sumatera Barat (Sumbar) sepanjang 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar melaporkan bahwa ketahanan sektor keuangan masih terjaga dan memberikan kontribusi besar terhadap pergerakan ekonomi daerah di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah.
Kepala OJK Provinsi Sumbar, Roni Nazra, menyampaikan bahwa kinerja ekonomi daerah tetap menunjukkan arah positif. Menurutnya, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan III-2025 secara tahunan mencapai 3,36 persen, yang menandakan bahwa aktivitas ekonomi di Sumbar terus bergerak stabil.
Ia menjelaskan bahwa perbankan menjadi komponen utama yang menjaga keseimbangan ekonomi daerah. “Total aset perbankan hingga September 2025 tercatat sebesar Rp83,82 triliun, tumbuh 0,50 persen (yoy). Penyaluran kredit juga meningkat menjadi Rp73,22 triliun, atau tumbuh 0,37 persen (yoy),” ungkapnya.
Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp58,49 triliun, tumbuh 3,32 persen (yoy). Meski rasio kredit bermasalah (NPL) meningkat dari 2,35 persen menjadi 2,72 persen, Roni menegaskan bahwa “tingkat risiko masih dalam batas yang terjaga.”
Pada sektor UMKM, perbankan menyalurkan kredit sebesar Rp31,32 triliun, atau 42,77 persen dari total kredit. Namun, angka tersebut mengalami kontraksi tipis sebesar 1,15 persen (yoy). Terkait hal ini, ia menegaskan kembali peran penting perbankan dalam mendorong pembiayaan usaha masyarakat.
“OJK mendorong perbankan untuk terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM agar pertumbuhan ekonomi masyarakat tetap terjaga dan inklusif,” jelasnya kepada media di Padang, Selasa (18/11/2025).
Tren pertumbuhan positif juga terlihat pada industri perbankan syariah. Hingga September 2025, total aset bank syariah mencapai Rp13,91 triliun, meningkat signifikan sebesar 16,10 persen (yoy). Adapun penghimpunan DPK syariah tercatat meningkat menjadi Rp11,15 triliun, atau naik 4,97 persen. Penyaluran pembiayaan mencapai Rp11,68 triliun, tumbuh 16,09 persen (yoy).
“Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) tercatat 1,62 persen, meningkat tipis dari tahun sebelumnya namun tetap terkendali,” tambah Roni.
Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS) juga mencatat perkembangan positif. Per September 2025, total aset BPR mencapai Rp2,93 triliun, naik 10,13 persen (yoy). DPK tumbuh 7,11 persen menjadi Rp2,13 triliun, dan penyaluran kredit/pembiayaan naik 8,95 persen menjadi Rp2,25 triliun. Dari total pembiayaan tersebut, 71,19 persen disalurkan kepada UMKM, mempertegas peran BPR dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.
Di pasar modal, minat masyarakat dalam berinvestasi terus meningkat. Hingga Agustus 2025, jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 238.330 investor, tumbuh 27,41 persen (yoy).
Dari jumlah tersebut, SID saham sebanyak 108.470 investor, SID Reksa Dana mencapai 225.817 investor, SID SBN sebanyak 9.212 investor, serta terdapat 3 investor Efek Beragunan Aset (EBA). Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan literasi dan kesadaran investasi masyarakat di Sumbar.
Kinerja positif juga tampak di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Perusahaan pembiayaan menyalurkan total pembiayaan sebesar Rp5,57 triliun, tumbuh 2,69 persen (yoy), dengan rasio NPF turun menjadi 1,94 persen.
Sementara itu, sektor fintech lending tumbuh sangat pesat. Outstanding pembiayaan fintech pada Agustus 2025 mencapai Rp1,46 triliun, atau melonjak 56,97 persen (yoy).
“Jumlah lender mencapai 8.826 akun, sementara borrower aktif mencapai 408.167 akun,” ungkap Roni.
Pada saat yang sama, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menunjukkan kinerja stabil dengan total aset mencapai Rp6,83 miliar dan pembiayaan sebesar Rp2,62 miliar, masing-masing tumbuh 0,12 persen dan 0,13 persen (yoy). Jumlah debitur eksisting mencapai 860, atau naik 3,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK Sumbar juga memperkuat literasi masyarakat serta pelindungan konsumen. Sepanjang 2025, lembaga tersebut telah menggelar 45 kegiatan edukasi langsung dan 23 edukasi tidak langsung.
Sementara itu, 410 pengaduan tercatat dalam Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dengan laporan terbanyak berkaitan dengan perilaku penagihan, fraud eksternal, restrukturisasi kredit, dan layanan informasi keuangan.
Roni Nazra menegaskan komitmen lembaganya dalam memperkuat edukasi dan pelindungan konsumen. Ia menutup dengan menegaskan bahwa OJK berupaya agar masyarakat semakin memahami layanan keuangan dan merasa aman dalam memanfaatkannya. (shy)
