Perkuat 740 Ribu UMKM Sumbar, Pemerintah Siapkan Legalitas hingga Kredit Bunga Terjangkau

Sumbardaily.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendorong penguatan sekitar 740 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui perluasan legalitas usaha, sertifikasi halal, serta akses pembiayaan. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan dampak bencana alam.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) RI Helvi Yuni Moraza dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (9/10/2026). Acara itu juga diisi dengan penyerahan fasilitasi kemudahan berusaha kepada UMKM penerima manfaat.

Mahyeldi menilai UMKM memiliki peran besar dalam menopang kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Dengan jumlah sekitar 740 ribu unit usaha, sektor tersebut tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi pemilik usaha, tetapi juga menggerakkan perekonomian keluarga.

“Kalau satu UMKM melibatkan satu keluarga dengan lima orang, saya kira hampir empat juta orang bergerak di UMKM. Artinya, sekitar dua pertiga penduduk Sumatera Barat berkaitan dengan sektor ini,” kata Mahyeldi.

Menurutnya, penguatan UMKM perlu menjadi perhatian, terutama setelah Sumatera Barat menghadapi berbagai bencana alam dan tekanan ekonomi. Pemerintah diharapkan mampu memberikan kemudahan berusaha sekaligus perlindungan agar pelaku usaha tetap bertahan dan memiliki kesempatan untuk berkembang.

Salah satu langkah yang didorong adalah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha. Mahyeldi menyebut penerbitan NIB di Sumbar sepanjang 2025 telah melampaui 3.000, sedangkan hingga triwulan III 2026 jumlahnya mendekati 2.000.

“NIB ini KTP-nya usaha. Karena itu, kami mendorong pelaku UMKM segera mengurus legalitasnya agar memiliki akses lebih luas terhadap berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah,” ujarnya.

Selain legalitas, Mahyeldi menekankan pentingnya sertifikasi halal dan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR di Sumbar pada 2025 hampir mencapai Rp 8 triliun. Sementara itu, pada 2026, penyalurannya telah mendekati Rp 6,5 triliun. Ia berharap angka tersebut terus bertambah hingga akhir tahun.

“Legalitas usaha, sertifikasi halal, dan dukungan pembiayaan harus berjalan beriringan. Dengan sinergi yang baik, kita berharap UMKM semakin kuat dan mampu menggerakkan perekonomian Sumatera Barat,” katanya.

Pariwisata dan Pembiayaan Jadi Perhatian

Mahyeldi juga mengaitkan perkembangan UMKM dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang konsumsi masyarakat. Karena itu, sektor pariwisata perlu terus dikembangkan melalui pembenahan kawasan wisata dan peningkatan kenyamanan pengunjung.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara bersama-sama oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.

Dalam festival tersebut, Pemprov Sumbar bekerja sama dengan Kementerian UMKM dan sejumlah kementerian serta lembaga untuk menyediakan pelayanan terpadu bagi pelaku usaha. Layanan yang tersedia mencakup pengurusan NIB, perlindungan hak kekayaan intelektual, pendaftaran merek dagang, pembiayaan berbunga terjangkau, hingga fasilitasi sertifikasi halal.

Pemprov Sumbar turut mendorong pemanfaatan KUR dan kredit program daerah melalui LKMA Simamak. Skema pembiayaan tersebut didukung subsidi bunga yang bersumber dari APBD Sumbar.

Kementerian UMKM Dorong Pendataan Pelaku Usaha

Wamen UMKM RI Helvi Yuni Moraza menyoroti potensi kewirausahaan masyarakat Minangkabau. Menurutnya, tradisi berdagang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sumatera Barat sehingga dukungan pemerintah sebaiknya diarahkan pada penyediaan fasilitas untuk mengembangkan usaha.

“DNA-nya sudah dagang, Pak. Jadi urusan berdagang jangan diajarin. Yang perlu kita lakukan adalah fasilitasi,” kata Helvi.

Ia menjelaskan, pendataan pelaku usaha masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan UMKM. Untuk mengatasinya, Kementerian UMKM menerbitkan SAPA UMKM agar pelaku usaha terdata dan dapat mengakses berbagai program pemerintah.

Program tersebut diharapkan membantu pelaku UMKM memperoleh akses permodalan, memperluas pasar, mendapatkan sertifikasi, serta mengurus perizinan usaha.

“Saya berharap UMKM Sumatera Barat jangan ketinggalan. Kami berharap semua UMKM terdaftar sehingga mendapat fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan pemerintah, di antaranya akses permodalan, akses pasar, sertifikasi, dan perizinan,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Reghi Perdana, mengatakan festival tersebut menjadi wadah pertemuan pelaku usaha dengan pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pihak penerbit perizinan. Kolaborasi itu diperlukan agar UMKM lebih mudah mendapatkan dukungan untuk mengembangkan bisnis.

Kegiatan tersebut diikuti 800 pengusaha UMKM. Berbagai agenda disiapkan, mulai dari booth pelayanan dan konsultasi, talkshow edukatif, penyerahan simbolis fasilitasi kemudahan dan perlindungan usaha, pameran produk unggulan Sumatera Barat, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

Reghi mengapresiasi dukungan Pemprov Sumbar, Pemko Bukittinggi, perbankan, lembaga pembiayaan, serta kementerian dan lembaga yang terlibat. Kolaborasi berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan dan membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya. (*)