Sumbardaily.com, Padang Panjang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Pengesahan peraturan tersebut setelah melalui proses pembahasan yang matang, rinci, dan melibatkan diskusi konstruktif pada Rapat Paripurna yang digelar pada Sabtu (14/6/2025) malam di ruang sidang DPRD Padang Panjang.
Rapat paripurna diawali dengan laporan pendapat akhir masing-masing fraksi di DPRD. Fraksi PAN diwakili Yandra Yane, Fraksi Gerindra disampaikan Yudha Prasetya, Fraksi NasDem dibacakan Robi Zamora, dan Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa disampaikan Herman Datuak Batuah. Dalam laporan tersebut, masing-masing fraksi memberikan catatan, masukan, dan saran demi perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depannya.
Selain laporan fraksi, paripurna juga dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang. Penandatanganan ini turut disaksikan Ketua DPRD Imbral, dua Wakil Ketua yaitu Mardiansyah dan Nurafni Fitri, Wali Kota Hendri Arnis, dan Wakil Wali Kota Allex Saputra.
Sejumlah fraksi memberikan penekanan pada pentingnya pelayanan publik yang berkualitas, particularly pada sektor kesehatan. Dalam laporan masing-masing, fraksi-fraksi meminta Pemko lebih tanggap dan maksimal memberikan pelayanan di rumah sakit dan puskesmas. Hal ini demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencegah keluhan akibat pelayanan yang masih dianggap kurang maksimal.
Selain pelayanan kesehatan, aspek lain yang turut disoroti adalah upaya pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif demi menarik kunjungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Fraksi-fraksi mendorong Pemko Padang Panjang agar dapat mencari potensi dan unggulan daerah, kemudian mengoptimalkannya demi kesejahteraan rakyat.
"Padang Panjang tidak boleh menjadi kota transit saja, tapi harus menjadi kota tujuan. Dengan pendekatan kreatif, seperti penguatan pariwisata, kuliner, dan edukasi, perekonomian nantinya dapat bergeliat dan menjadi motor penggerak pembangunan di tengah masyarakat," ujar anggota DPRD yang turut menyampaikan laporan fraksinya.
Selain aspek pelayanan dan pariwisata, masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi fokus pembahasan. Dalam laporan fraksi, DPRD meminta Pemko lebih maksimal dan kreatif mencari potensi pendapatan, sehingga nantinya PAD dapat naik dan kemandirian fiskal daerah dapat tercapai. Hal ini dianggap penting demi menjaga stabilitas keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi-fraksi juga mendesak Pemko Padang Panjang agar perencanaannya lebih matang, berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan penggunaan anggaran nantinya dapat berjalan secara lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyampaikan apresiasi atas kerja keras DPRD yang tengah melaksanakan perannya, yaitu memberikan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran.
"Pemko akan menindaklanjuti semua catatan dan rekomendasi DPRD dengan kerja nyata. Kami tidak ingin sekadar hadir sebagai pelaksana anggaran, tapi sebagai pelayan masyarakat yang benar-benar menjawab kebutuhan riil warga Padang Panjang. Setiap rupiah dalam APBD harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan kota ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Hendri juga menekankan komitmen pemerintahannya pada transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam visi tersebut, Pemko juga tengah menyusun langkah demi perbaikan pelayanan dan pemerintahan yang lebih matang demi kepentingan masyarakat luas.
Selain Wali Kota, rapat paripurna juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing kepala OPD tampak mendengarkan secara seksama laporan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD. Hal ini demi menyelaraskan visi dan misi demi pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.
Selain aspek pelayanan, paripurna juga menjadi momentum penting demi terciptanya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Hal ini nantinya dapat menjadi landasan penting demi tercapainya visi Padang Panjang yang unggul, mandiri, dan sejahtera.
Melalui kesepakatan bersama ini, diharapkan nantinya penggunaan anggaran dapat berjalan lebih matang, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan kerja sama yang terjalin antara DPRD dan Pemko Padang Panjang, diharapkan visi tersebut dapat terwujud demi kepentingan seluruh masyarakat. (red)
