Sumbardaily.com, Jakarta – Proses pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjadi dua entitas terpisah—Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf)—dipastikan tidak akan mengganggu keberlanjutan program pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata nasional sepanjang 2024.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Hariyanto, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Menurutnya, kedeputian yang dipimpinnya memiliki posisi strategis dalam pengembangan destinasi yang terintegrasi dengan produk ekonomi kreatif, sesuai dengan amanat UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
"Program unggulan kami, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), akan tetap berjalan sesuai rencana. Rangkaian acara puncak ADWI 2024 akan diselenggarakan di Jakarta pada 15-17 November mendatang, mencakup forum mitra strategis, pameran produk ekonomi kreatif dari 50 desa wisata terbaik, dan malam pemberian penghargaan," jelas Hariyanto.
Sejak diluncurkan pada 2021, ADWI telah melahirkan 225 desa wisata berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Hasil monitoring dan evaluasi tahun 2023 menunjukkan dampak signifikan program ini, dengan peningkatan kunjungan wisatawan mencapai 80,66 persen (2021-2022), kenaikan pendapatan rata-rata 50,91 persen, dan penyerapan tenaga kerja sebesar 3,88 persen.
Platform Jejaring Desa Wisata (Jadesta) turut memperkuat ekosistem pariwisata desa dengan menghubungkan 6.037 desa wisata se-Indonesia.
"Data Jadesta telah menjadi acuan strategis bagi berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengembangan desa wisata," ungkap Hariyanto.
Program Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif Indonesia juga menunjukkan pencapaian membanggakan. Dari 83 kabupaten/kota yang telah menetapkan subsektor unggulan ekonomi kreatif, 41 di antaranya telah resmi menyandang status KaTa Kreatif Indonesia.
Di tingkat internasional, lima kota Indonesia—Pekalongan, Bandung, Ambon, Jakarta, dan Surakarta—telah diakui UNESCO Creative Cities Network (UCCN).
"Saat ini, kami sedang mempersiapkan dua kabupaten/kota untuk diajukan ke UCCN periode 2025. Proses pendampingan akan terus dilakukan hingga mereka siap mengunggah dossier pada Oktober 2025," tambah Hariyanto.
Dalam konteks Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), kedeputian ini bertanggung jawab membina tiga Badan Pelaksana Otorita Pariwisata di kawasan Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo-Flores.
Sementara DPSP Mandalika dikelola ITDC dan Likupang oleh Minahasa Permai Resort Development (MPRD).
"Program pengembangan desa wisata telah terbukti memperkuat ekonomi inklusif dan mengoptimalkan pembangunan pedesaan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan desa dalam prioritas nasional Asta Cita Kabinet Merah Putih," tutup Hariyanto. (red)
