Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memulai pelaksanaan Pelayanan Terpadu sebagai upaya mendekatkan berbagai layanan publik kepada masyarakat.
Program tersebut digelar perdana di depan Kantor Wali Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Senin (13/7/2026), dengan menghadirkan beragam layanan dalam satu lokasi sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi banyak kantor untuk mengurus berbagai keperluan.
Pelayanan Terpadu yang disediakan mencakup administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, perpajakan, layanan kesehatan, donor darah, pembukaan rekening bank, hingga pasar murah. Kehadiran berbagai layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus menghemat waktu dan biaya masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah.
Dalam pembukaan kegiatan, Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan Pelayanan Terpadu merupakan inovasi yang terus dikembangkan agar pelayanan publik semakin mudah dijangkau masyarakat.
Menurutnya, program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini menghadapi kendala waktu, jarak, usia, maupun kondisi tertentu ketika harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Ia menilai pelayanan yang langsung hadir di tengah masyarakat akan memberikan manfaat yang lebih luas karena dapat menjangkau warga yang selama ini mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan pemerintahan.
"Semua ini tidak terlepas dari peran semua pihak, mulai dari pak camat, wali nagari, jorong, tokoh masyarakat, ninik mamak, dan semua pihak yang bahu-membahu agar pelayanan langsung menyentuh masyarakat, mudah, cepat, gratis, dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri," ujar Yulianto.
Pada kesempatan yang sama, Yulianto juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Camat Gunung Tuleh, Ferdinan Ujang. Ia mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Swt.
Selain itu, Yulianto turut mengajak masyarakat Pasaman Barat, khususnya warga Kecamatan Kinali, untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari yang dijadwalkan berlangsung beberapa bulan mendatang.
Sementara itu, Ketua TP PKK Pasaman Barat Ny. Sifrowati Yulianto memberikan apresiasi terhadap layanan kesehatan yang menjadi bagian dari Pelayanan Terpadu. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan gratis menjadi salah satu layanan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang telah menghadirkan pelayanan tersebut dan berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara maksimal serta mendukung pelaksanaan kegiatan dengan baik.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pasaman Barat, Yuli Asma, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pasaman Barat.
Menurutnya, pelayanan publik yang ideal adalah pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, mudah diakses, cepat, murah, transparan, dan berkeadilan. Melalui konsep pelayanan terpadu, masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan dalam satu tempat sehingga lebih efisien dari sisi waktu maupun biaya.
"Untuk diketahui bersama, hari ini Pelayanan Terpadu perdana diselenggarakan di Kecamatan Kinali, pada Rabu, 15 Juli 2026, di Kecamatan Talamau, tepatnya Kantor Camat Talamau. Senin, 20 Juli 2026, di Kantor Camat Lembah Melintang, pada Kamis, 23 Juli 2026, di depan Kantor Wali Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, dan pada Senin, 27 Juli 2026, di Kantor Wali Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan," paparnya.
Ia menjelaskan, jadwal tersebut menjadi rangkaian pelaksanaan Pelayanan Terpadu yang akan menjangkau sejumlah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses layanan pemerintahan secara langsung.
Pembukaan Pelayanan Terpadu di Kecamatan Kinali turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Pasaman Barat Ny. Erisa Doddy San Ismail, Asisten III Setda Pasaman Barat Harlina Syahputri, kepala organisasi perangkat daerah, perwakilan Samsat, unsur perbankan, Camat Kinali, Forkopimca Kinali, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. (*)
