Sumbardaily.com - Bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menjadi salah satu perhatian dalam Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur. Forum tertinggi organisasi tersebut digelar pada 27-31 Agustus 2026.
Di tengah berlangsungnya Muktamar ke-35 NU, peta persaingan untuk posisi Ketua Umum PBNU belum menunjukkan arah yang benar-benar pasti. Sejumlah tokoh telah muncul dan menjadi perhatian, tetapi kekuatan dukungan dari pemilik suara masih berpotensi mengalami perubahan.
Kondisi tersebut membuat bursa calon Ketua Umum PBNU belum dapat dipastikan mengerucut kepada satu nama. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai dinamika dukungan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) akan menjadi bagian penting dalam menentukan hasil akhir.
"Tentu masih dinamis, bahkan sangat mungkin hanya akan mengerucut pada dua nama tergantung dinamika dukungan pemilih suara Muktamar," ujar Adi dalam keterangan yang diterima Ahad, (23/8/2026).
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan perubahan arah dukungan merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam tradisi politik jam'iyah NU. Konsolidasi yang dilakukan struktur organisasi di tingkat wilayah dan cabang dapat memengaruhi peta persaingan hingga proses pemilihan berlangsung.
Karena itu, posisi para kandidat yang saat ini mencuat belum dapat dianggap sebagai gambaran final persaingan. Pergerakan dukungan dari pemilik suara masih menjadi faktor yang dapat mengubah konstelasi pemilihan Ketua Umum PBNU.
Dikutip dari laman MUI, Sabtu (29/8/2026), sejumlah nama dari kalangan pesantren dan pengurus organisasi masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Salah satunya adalah petahana KH Yahya Cholil Staquf.
Selain Yahya Cholil Staquf, terdapat Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Nama lain yang turut mengemuka yakni Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon KH Imam Jazuli dan Pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf.
Bursa tersebut juga diisi Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchuwah KH Marsudi Syuhud serta Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah KH M Cholil Nafis.
Dari unsur pengurus wilayah, terdapat Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin. Sementara itu, nama Hery Haryanto Azumi atau Gus Hery, yang pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) periode 2005-2007, juga masuk dalam radar.
Nama lain yang turut muncul adalah Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam. Menteri Agama RI KH Nasaruddin Umar juga disebut dalam bursa calon Ketua Umum PBNU.
Banyaknya tokoh yang muncul membuat persaingan kepemimpinan PBNU masih terbuka. Adi Prayitno melihat kondisi tersebut sebagai tanda bahwa kader-kader NU memiliki ruang untuk berkompetisi dalam perebutan posisi tertinggi di struktur organisasi.
Menurut Adi, kemunculan banyak kandidat menunjukkan kompetisi belum terkunci pada figur tertentu. Dengan masih berlangsungnya Muktamar ke-35 NU, proses konsolidasi dan komunikasi antarpemilik suara dapat terus memengaruhi arah dukungan.
Penilaian serupa disampaikan intelektual muda NU, M Wildan. Ia melihat masing-masing kandidat membawa modal yang berbeda untuk memasuki persaingan kepemimpinan PBNU.
"Mereka masing-masing memiliki basis dukungan, pengalaman, jaringan dan karakter kepemimpinan berbeda. Modal politik-organisasi sekaligus tangangan yang berbeda," ujar M Wildan.
Perbedaan basis dukungan, pengalaman, jaringan, serta karakter kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari dinamika yang berlangsung menjelang penentuan Ketua Umum PBNU. Dengan banyaknya nama yang muncul, pemilihan tidak hanya menjadi persaingan antarfigur, tetapi juga berkaitan dengan arah organisasi yang akan dibawa setelah Muktamar ke-35 NU.
Gambaran mengenai harapan warga NU terhadap arah organisasi juga terlihat dari survei Parameter Politik Indonesia. Survei tersebut dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi.
Hasil survei menunjukkan 76,1 persen responden menyatakan setuju dan sangat setuju apabila NU berfokus mengurus agama dan umat atau kembali kepada khittah. Sementara itu, sebanyak 20,1 persen responden menyatakan tidak setuju.
Pandangan warga NU mengenai hubungan organisasi dengan politik praktis juga terlihat dari hasil survei tersebut. Sebanyak 65,8 persen responden menyatakan setuju dan sangat setuju jika NU menjauhkan diri dari urusan politik praktis. Sebaliknya, 29 persen responden tidak setuju dengan sikap tersebut.
Namun, ketika responden ditanya mengenai kemungkinan NU tetap terlibat dalam politik praktis sekaligus mengurus umat, sebanyak 48,7 persen menyatakan setuju dan sangat setuju. Sebanyak 35,6 persen lainnya menyatakan tidak setuju.
Data tersebut memberikan gambaran mengenai tantangan yang akan dihadapi kepemimpinan PBNU berikutnya. Ketua Umum PBNU yang nantinya terpilih tidak hanya membutuhkan dukungan dalam proses Muktamar, tetapi juga akan menghadapi beragam harapan warga NU terkait posisi organisasi dalam persoalan keumatan, politik, dan kebangsaan.
Dengan Muktamar ke-35 NU masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026, peta persaingan calon Ketua Umum PBNU masih terbuka untuk berubah. Dukungan PCNU dan PWNU sebagai pemegang hak suara menjadi salah satu faktor yang akan menentukan bagaimana pertarungan kepemimpinan tersebut berakhir. (*)















