Sumbardaily.com, Padang – Suasana berbeda terasa di Waroeng Assyik Patriot, Kota Padang, pada Rabu pagi (11/2/2026) ketika puluhan mitra pengemudi Gojek dari Kota Padang dan Kota Bukittinggi berkumpul dalam satu forum.
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang penyampaian kabar mengenai penguatan perlindungan sosial dan kesejahteraan mitra melalui program yang dihadirkan GoTo bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari sosialisasi manfaat perlindungan ketenagakerjaan yang selaras dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Peserta Bukan Penerima Upah.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan memperlihatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta ekosistem Gojek dalam memperkuat jaminan sosial bagi mitra driver di Sumatera Barat.
Acara tersebut dihadiri Momon, selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian, dan Pengembangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar); Muhammad Afdal sebagai Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padang; Wendri A. Rose selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi
Kemudian Mulawarman sebagai Head of Corporate Affairs Region Gojek; serta Kenn Lazuardhi Syarnubi, Head of Regional Public Policy GoTo wilayah Sumatera dan Indonesia Timur. Kehadiran para pihak ini menandai komitmen bersama dalam membangun sistem perlindungan kerja yang lebih kuat bagi mitra pengemudi.
Sejak diperkenalkan pada November lalu, Program Apresiasi Mitra (PAM) menjadi salah satu inisiatif GoTo untuk menciptakan ekosistem kerja yang aman dan berkelanjutan.
Melalui program ini, perusahaan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi ratusan ribu Mitra Juara di seluruh Indonesia, menjadikan GoTo sebagai salah satu ekosistem digital yang memberikan dukungan iuran BPJS secara luas kepada mitra driver.
Dalam skema BPJS Ketenagakerjaan, GoTo menanggung iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM). Perlindungan tersebut memberikan jaminan terhadap risiko kecelakaan saat bekerja, santunan pengobatan sesuai ketentuan, hingga santunan kematian bagi ahli waris apabila terjadi risiko meninggal dunia.
Sementara itu, kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat pilihan. Bagi mitra yang memutuskan untuk mengikuti program ini, iuran peserta ditanggung oleh GoTo.
Adapun iuran anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga tetap mengikuti ketentuan pemerintah dan menjadi tanggung jawab peserta. Manfaat layanan yang diperoleh mencakup pengobatan di puskesmas atau klinik, layanan rawat jalan, rawat inap, hingga persalinan.
Tidak hanya menghadirkan perlindungan sosial, PAM juga menyediakan berbagai dukungan tambahan yang bertujuan membantu kebutuhan harian mitra.
Insentif tersebut meliputi paket data, voucher listrik gratis, voucher kebutuhan pokok, serta peluang tambahan order bagi mitra berprestasi. Skema ini dirancang untuk memberi fleksibilitas dalam meningkatkan peluang pendapatan harian mitra driver.
Melalui rangkaian manfaat dalam Program Apresiasi Mitra, GoTo berupaya memperkuat hubungan kemitraan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan dengan para pengemudi di berbagai daerah.
Pendekatan ini sekaligus menunjukkan arah pengembangan ekosistem digital yang tidak hanya berfokus pada layanan, tetapi juga pada aspek kesejahteraan mitra.
Bagi sebagian mitra, keberadaan perlindungan sosial bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan sumber ketenangan saat bekerja di jalan.
Risiko kecelakaan yang tidak dapat diprediksi menjadikan jaminan perlindungan sebagai kebutuhan mendasar.
“Kalau di jalan kita nggak pernah tahu risiko apa yang bisa terjadi. Dengan adanya BPJS yang ditanggung, rasanya lebih aman. Kita kerja juga jadi lebih fokus,” ungkap Andrew, salah satu mitra yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Di tengah dinamika pekerjaan di jalan raya, kepastian jaminan sosial serta dukungan kesejahteraan menghadirkan semangat baru bagi mitra driver untuk terus menjalankan aktivitasnya.
Kolaborasi antara GoTo, pemerintah, dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memperkuat perlindungan pekerja sektor informal sekaligus meningkatkan kualitas ekosistem transportasi berbasis digital di Indonesia. (*)
