Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah mendorong daerah untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam pembangunan infrastruktur. Skema pembiayaan kreatif dinilai menjadi solusi strategis agar daerah dapat memperluas kapasitas fiskalnya sekaligus membuka ruang partisipasi swasta.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyebutkan bahwa pembiayaan kreatif kini menjadi bagian dari program prioritas nasional dalam upaya memperkuat peran swasta dan BUMN di sektor infrastruktur.
“Selama ini pembangunan infrastruktur masih sangat bergantung pada APBN dan APBD. Karena keterbatasan anggaran, kita harus mulai berpikir kreatif dan menggunakan skema-skema di luar yang biasa, seperti KPBU, sekuritisasi aset, hingga sukuk daerah,” ujar Ferry dalam Sosialisasi Pembiayaan Kreatif Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (6/11/2025).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Yuli Sri Wilanti, serta perwakilan dari kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah.
Dorongan dari Pemerintah Pusat
Ferry menjelaskan, keberhasilan penerapan pembiayaan kreatif sangat bergantung pada komitmen kepala daerah. Pemerintah pusat, kata dia, siap memberikan pendampingan teknis agar daerah mampu menyiapkan proyek-proyek yang layak didanai dengan skema nonkonvensional.
“Tanpa komitmen pimpinan daerah, skema seperti ini tidak akan berjalan. Karena itu, kami dari pemerintah pusat siap memberikan bimbingan agar setiap daerah bisa melaksanakan pembiayaan kreatif secara efektif dan akuntabel,” katanya.
Menurut Ferry, beberapa daerah sudah berhasil menerapkan model pembiayaan kreatif, antara lain Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kini, Sumbar juga mulai menunjukkan keseriusannya dengan memproses penerbitan sukuk daerah, instrumen pembiayaan berbasis syariah untuk mendukung proyek pembangunan.
Ferry berharap kegiatan sosialisasi ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan sektor swasta, BUMN, dan lembaga keuangan.
“Kami ingin pembangunan infrastruktur di daerah tidak lagi bergantung penuh pada APBN dan APBD, tetapi juga melibatkan pembiayaan alternatif yang inovatif,” ujarnya.
Keterbatasan Fiskal Jadi Tantangan
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah pada kesempatan itu menyoroti bahwa ruang fiskal daerah semakin sempit karena sebagian besar dana APBD terserap untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan operasional pemerintahan. Sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat, mulai dari perbaikan jalan, penyediaan air bersih, kesehatan, hingga pendidikan.
“Lebih dari separuh APBD habis untuk belanja rutin, sedangkan kebutuhan pembangunan terus bertambah. Karena itu, kita harus mencari cara baru agar program strategis tetap bisa berjalan tanpa menambah beban fiskal,” ujarnya.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat, kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun, namun hanya sekitar 40 persen yang dapat dibiayai oleh APBN dan APBD. Artinya, masih ada celah 60 persen yang harus ditutup melalui pembiayaan alternatif, termasuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), sukuk, dan instrumen pasar modal.
“Ketergantungan terhadap dana transfer pusat membuat daerah sulit berinovasi. Pembiayaan kreatif bukan untuk menggantikan APBD, tetapi memperluas kapasitas fiskal daerah dan membuka ruang inovasi pembangunan,” tegas Mahyeldi.
Penguatan Birokrasi dan Manajemen Risiko
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, lanjut Mahyeldi, kini tengah memperkuat fondasi kelembagaan dan tata kelola anggaran agar siap menerapkan skema pembiayaan kreatif. Langkah-langkah tersebut mencakup percepatan penyerapan anggaran, peningkatan pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta pembaruan sistem dan prosedur birokrasi agar lebih efisien.
“Kami sadar masih ada kelemahan di sana-sini, tapi kami terus berbenah dan memperbaiki diri. Penguatan manajemen risiko dan peningkatan kualitas SDM di bidang akuntabilitas keuangan juga menjadi fokus utama,” jelasnya.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah berjalan, agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan hasil yang efektif dan tepat sasaran. (red)
