Sumbardaily.com - Tim peneliti Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta melaksanakan kajian indeks kesehatan ekosistem lamun (seagrass) di sejumlah wilayah pesisir Sumatera Barat. Kajian tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kualitas lingkungan perairan sekaligus menjadi dasar dalam pengelolaan konservasi pesisir dan kelautan.
Kajian indeks kesehatan ekosistem lamun ini merupakan bagian dari penelitian internal Tahun 2026 yang dilaksanakan Direktorat Riset-Inovasi, PKM dan Kemitraan Universitas Bung Hatta. Penelitian tersebut melibatkan dosen dan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Bung Hatta.
Koordinator peneliti, Dr. Suparno, M.Si, mengatakan tim penelitian terdiri atas sejumlah dosen dan mahasiswa. Anggota tim dosen yakni Dr. Harfiandri Damanhuri, S.Pi., M.Sc dan Bukhari, S.Pi, M.Si. Sementara mahasiswa FPIK yang terlibat adalah Ihksan Diva Hutrisman, Hanafiah Hasibuan dan Rahman Amanda.
Suparno menjelaskan lamun merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki produktivitas tinggi. Lamun termasuk tumbuhan berbunga yang memiliki rhizoma, daun dan akar sejati serta hidup dalam kondisi terendam di dasar laut.
Keberadaan padang lamun memiliki fungsi penting bagi ekosistem laut. Lamun berperan sebagai produsen detritus dan nutrien serta menjadi kawasan bagi berbagai biota laut untuk berlindung, mencari makanan, tumbuh hingga memijah.
Selain mendukung kehidupan berbagai organisme laut, ekosistem lamun juga memiliki manfaat bagi aktivitas manusia. Kawasan lamun dapat mendukung budidaya laut, pariwisata hingga menjadi sumber pupuk hijau.
"Manfaat ekosistem lamun untuk budidaya laut, pariwisata, dan sumber pupuk hijau. Lamun (seagrass) merupakan salah satu penyimpan karbon biru (blue carbon) paling penting di laut, terutama karena kemampuannya menyerap CO₂ melalui fotosintesis dan kemudian mengunci karbon dalam biomassa serta sedimen dasar laut," sebutnya dikutip resmi Jumat (28/8/2026).
Berdasarkan Peta Lamun yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025, luas ekosistem lamun di Sumatera Barat mencapai sekitar 3.471,77 hektare. Sebaran lamun terluas berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan tim melakukan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kesehatan ekosistem lamun di kawasan pesisir Sumatera Barat. Penelitian diarahkan untuk menganalisis indeks kesehatan ekosistem lamun sebagai salah satu dasar dalam mengevaluasi kualitas lingkungan perairan.
Suparno menyebut penelitian tersebut memiliki urgensi karena potensi sumber daya lamun di perairan Sumatera Barat cukup besar. Namun, informasi mengenai kondisi kesehatan ekosistem lamun di wilayah tersebut masih terbatas dan belum terintegrasi secara komprehensif.
Keterbatasan informasi itu berlangsung ketika kawasan pesisir menghadapi tekanan akibat perkembangan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
"Utgensinya adalah potensi sumberdaya lamun yang cukup besar di perairan Sumatera Barat, namun hingga saat ini informasi mengenai kondisi kesehatan ekosistem lamun di kawasan ini masih terbatas dan belum terintegrasi secara komprehensif ditengah-tengah tekanan perkembangan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir yang terus meningkat," sebutnya.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemantauan di 14 lokasi yang tersebar pada empat wilayah, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Hasil pengamatan lapangan menemukan delapan jenis lamun di wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Jenis tersebut terdiri atas Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Syringodium isoetifolium, Halophila pinifolia, Halophila ovalis dan Halodule uninervis.
Jumlah jenis lamun paling banyak ditemukan di perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara itu, kawasan yang berada di daratan utama Sumatera, meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat, hanya ditemukan tiga jenis lamun.
Ketiga jenis lamun yang ditemukan di tiga wilayah tersebut adalah Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii dan Cymodocea rotundata.
Analisis terhadap data hasil pengamatan kemudian menunjukkan indeks kesehatan lamun di perairan Sumatera Barat berada pada rentang 0,52 hingga 0,69. Nilai tersebut menggambarkan kondisi ekosistem lamun dalam status buruk sampai sedang.
Tim peneliti menemukan sejumlah faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan luasan maupun kondisi kesehatan padang lamun di perairan Sumatera Barat. Salah satunya adalah tingginya tutupan makroalga.
Keberadaan makroalga dalam jumlah tinggi dapat menimbulkan kompetisi dengan lamun dalam memanfaatkan ruang dan nutrien. Selain itu, tingkat kecerahan perairan, aktivitas penangkapan ikan, perubahan cuaca ekstrem dan sedimentasi yang tinggi juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi kondisi ekosistem lamun.
Suparno bersama tim berharap hasil kajian indeks kesehatan ekosistem lamun dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesehatan perairan pesisir Sumatera Barat. Data tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan berbasis data ilmiah.
Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat dikembangkan menjadi artikel ilmiah internasional bereputasi. Dengan demikian, informasi mengenai kondisi padang lamun di Sumatera Barat tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga dapat memperkaya informasi ilmiah mengenai ekosistem pesisir.
Tim peneliti juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga keberadaan padang lamun. Ekosistem tersebut berkaitan dengan keberlangsungan masyarakat pesisir karena menjadi salah satu kawasan penyedia stok ikan dan biota laut yang memiliki nilai ekonomi.
Menurut Suparno, upaya mempertahankan sekaligus meningkatkan kondisi padang lamun membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Penghimpunan informasi mengenai seluruh kondisi padang lamun di kawasan pesisir Sumatera Barat dinilai penting agar pengelolaan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data yang lebih lengkap mengenai ekosistem lamun di Sumatera Barat. Dengan informasi yang lebih menyeluruh, pengelolaan kawasan pesisir dan kelautan dapat diarahkan pada prinsip keberlanjutan sehingga fungsi ekologis maupun manfaat ekonomi padang lamun tetap dapat dipertahankan. (*)
