Sumbardaily.com, Padang - Auditorium Gubernuran, Selasa (2/9/2025), menjadi saksi penting perjalanan birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar).
Sebanyak dua pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) serta 53 pejabat administrator dan pengawas dilantik. Prosesi berlangsung khidmat, menandai upaya serius pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola birokrasi agar semakin profesional dan adaptif.
Dua pejabat eselon II yang dilantik adalah Andri Yulika yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum dan kini dipercaya sebagai Inspektur Daerah, serta Medi Iswandi, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan kini menempati posisi Asisten Administrasi Umum.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa pelantikan memiliki makna strategis bagi keberlangsungan roda pemerintahan.
“Kita berada pada masa efisiensi anggaran dan dinamika politik yang cukup hangat. Karena itu, pejabat yang baru dilantik harus mampu memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan dan memastikan penggunaan anggaran tepat guna,” katanya.
Ia menambahkan bahwa proses pelantikan telah mengikuti aturan dengan ketat. “Proses pelantikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri RI serta rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujarnya.
Mahyeldi juga kembali mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Laksanakan dengan profesionalisme, integritas, dan loyalitas penuh untuk rakyat Sumbar. Dan jangan lupa, awali setiap pekerjaan dengan doa, karena doa adalah otaknya ibadah,” katanya.
Lebih jauh, Gubernur menekankan pentingnya posisi Inspektur Daerah yang kini dijabat oleh Andri Yulika. Menurutnya, jabatan ini tidak hanya bertugas mengawasi, melainkan berperan luas dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
“Inspektur bukan hanya ‘pengawas’, melainkan juga consulting, dan coaching untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Dengan begitu, tata kelola pemerintahan dapat terjaga bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” jelasnya.
Pesan ini sekaligus menjadi arah baru bagi fungsi Inspektorat, yang diharapkan tidak hanya menjadi “pengendali,” melainkan mitra strategis dalam menciptakan birokrasi yang bersih.
Pelantikan tidak berhenti pada pejabat eselon II. Pada siang hari di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi, mengukuhkan dan melantik 53 orang pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Sumbar.
Dalam arahannya, Arry menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pengisian jabatan kosong.
“Pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kinerja dan menata organisasi agar semakin adaptif terhadap tantangan ke depan,” kata Arry.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pejabat bukan diukur dari kesibukan, melainkan dari hasil nyata. “Indikator kinerja Bapak dan Ibu bukan diukur dari seberapa sibuk bekerja, tetapi dari seberapa besar dampak yang dihasilkan bagi organisasi dan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga berpesan agar para pejabat yang dilantik menjaga sikap dan integritas.
"Saya minta agar Bapak dan Ibu menjaga kekompakan, integritas, serta tetap rendah hati dalam menjalankan amanah. Pegang teguh prinsip-prinsip pelayanan publik, segera kuasai bidang tugas, dan carilah solusi atas setiap kendala yang dihadapi,” ucapnya.
Arry menambahkan, seluruh pejabat ASN harus menjadikan Core Values ASN BerAKHLAK sebagai pedoman kerja.
“Pelantikan ini hendaknya dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan pengabdian, memperkuat profesionalisme, dan meneguhkan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas,” tegasnya.
Pelantikan pejabat di Sumbar kali ini membawa makna yang jauh lebih besar daripada seremoni. Ada pesan moral yang ditekankan, baik oleh Gubernur maupun Sekda, bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat.
Pelantikan ini juga menandai keseriusan Pemprov Sumbar dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Di tengah efisiensi anggaran dan dinamika politik, keberadaan pejabat yang berintegritas menjadi kunci keberhasilan roda pemerintahan. (adl)
