Bertemu Sekjen OECD, Presiden Jokowi Bahas Status Anggota Penuh Indonesia

Bertemu Sekjen OECD, Presiden Jokowi Bahas Status Anggota Penuh Indonesia

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82?

Sumbardaily.com, Bogor - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa siang (28/5/2024).

Pada pertemuan Presiden Jokowi dan Sekjen Cormann membahas kelanjutan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD.

"Tujuan pertemuan ini untuk memberikan informasi terkini terkait update mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang harus diambil atau perlu diambil Pemerintah Indonesia," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Dalam upaya tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah menerbitkan Keppres Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Tim Nasional OECD terdiri atas pengarah, pelaksana, dan sekretariat. Tim tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dibantu oleh Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri.

Berdasarkan arahan Presiden, tim ini berkomitmen untuk mewujudkan keanggotaan penuh Indonesia dalam waktu tiga tahun.

"Kita akan membentuk tim untuk itu dan juga akan mendorong bahwa aksesi OECD ini terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia," ujarnya.

Airlangga memastikan bahwa, Indonesia akan melakukan hal-hal yang diperlukan dalam meraih keanggotaan penuh OECD, termasuk membuat initial memorandum dalam waktu 250 hari ke depan.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa OECD akan melakukan survei terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas investasi di Indonesia sehingga dapat setara dengan negara-negara yang sudah tergabung dalam OECD.

"Ini salah satu bentuk daripada support OECD terhadap bagaimana meningkatkan iklim investasi dan bagaimana Indonesia menjadi negara yang setara dengan negara-negara OECD di dalam pengembangan regulasi sehingga investor akan nyaman untuk menambah investasi di Indonesia," jelas Airlangga.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara berharap, penyusunan initial memorandum yang menjadi salah satu syarat keanggotaan penuh Indonesia dalam OECD dapat memberikan gambaran terkait reformasi ekonomi yang telah dilakukan oleh Indonesia.

Selain itu, initial memorandum ini akan menjadi alat bagi Indonesia menyampaikan kepada dunia apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk kita melakukan reformasi di ekonomi Indonesia.

"Saya yakin bahwa keanggotaan Indonesia akan menjadi tambahan kebanggaan bukan saja untuk Indonesia tapi juga untuk OECD," sebutnya. (red)

Baca Juga

Presiden Jokowi Resmikan 2 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera
Presiden Jokowi Resmikan 2 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera
Upacara HUT ke-79 RI di IKN dan Istana Jakarta, Ini Alasannya
Upacara HUT ke-79 RI di IKN dan Istana Jakarta, Ini Alasannya
Universitas Gunadarma Jadi Kampus Pertama di IKN, Punya Program Doktor Internasional
Universitas Gunadarma Jadi Kampus Pertama di IKN, Punya Program Doktor Internasional
Presiden Jokowi Tunjuk Menteri PUPR dan Wamen ATR/BPN Pimpin Otorita IKN
Presiden Jokowi Tunjuk Menteri PUPR dan Wamen ATR/BPN Pimpin Otorita IKN
Indonesia Kecam Serangan Brutal Israel di Rafah Palestina
Indonesia Kecam Serangan Brutal Israel di Rafah Palestina
Anies Baswedan Yakin Jokowi Netral di Pilpres 2024 Meski Gibran Cawapres
Anies Baswedan Yakin Jokowi Netral di Pilpres 2024 Meski Gibran Cawapres