Sumbardaily.com - Penguatan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) didorong tidak hanya sebagai bagian dari perkembangan teknologi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar) Arry Yuswandi menegaskan, pengembangan ETPD perlu dilakukan secara konsisten dengan melibatkan berbagai pihak. Sinergi tersebut dinilai penting agar digitalisasi transaksi pemerintah dapat berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat bagi pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Arry saat mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026, Jumat (25/9/2026).
Menurut Arry, perubahan sistem transaksi keuangan pemerintah menuju ekosistem digital harus terus dikembangkan seiring dengan kebutuhan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan terbuka.
“Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak, sehingga digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arry.
Ia menjelaskan, ETPD tidak sebatas pemanfaatan teknologi untuk melakukan transaksi. Lebih jauh, sistem tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Arry menilai penguatan kemitraan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan ETPD. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, serta para pemangku kepentingan lainnya perlu memiliki koordinasi yang kuat agar ekosistem transaksi digital dapat dikembangkan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi dalam transaksi digital dapat mendukung efisiensi, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Arry juga berharap Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026 tidak berhenti sebagai forum pertemuan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antarpihak. Forum tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk menyamakan langkah dalam pengembangan ETPD di daerah.
Selain memperkuat koordinasi, kegiatan itu diharapkan dapat membuka ruang bagi lahirnya inovasi baru dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah.
Dalam kegiatan tersebut, hadir sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Perekonomian RI Puji Gunawan, Bupati Padang Pariaman, serta Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima.
Penguatan ETPD di Sumatera Barat pada akhirnya diarahkan untuk membangun sistem transaksi pemerintah daerah yang lebih modern. Digitalisasi juga diharapkan dapat membantu menciptakan proses keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, penerapan sistem transaksi digital tersebut diharapkan tidak hanya memberi manfaat bagi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudahan transaksi juga ditujukan agar masyarakat semakin mudah ketika melakukan transaksi dengan pemerintah daerah.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya, implementasi ETPD diharapkan dapat terus berkembang secara berkelanjutan sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah di Sumatera Barat. (*)
