Sumbardaily.com – Sebanyak 653 sekolah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat (Sumbar) tercatat telah kembali melaksanakan pembelajaran. Di tengah proses pemulihan tersebut, Kabupaten Agam menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian pemerintah dalam percepatan penyediaan lahan untuk relokasi sekolah ke lokasi yang lebih aman.
Perkembangan pemulihan pendidikan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof Abdul Mu'ti dalam laporan secara virtual pada Rabu (23/9/2026).
Forum tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Agam Mhd Lutfi serta sejumlah daerah terdampak bencana dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar.
Pemulihan pendidikan dilakukan setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah dengan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Prinsip yang menjadi dasar pemulihan adalah memastikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak terhenti meskipun berada dalam situasi bencana.
Hingga 22 September 2026, sebanyak 4.922 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar telah kembali melaksanakan pembelajaran.
Dari jumlah tersebut, 3.120 sekolah berada di Aceh, 1.149 sekolah di Sumatera Utara, dan 653 sekolah berada di Sumbar.
Untuk Sumbar, angka 653 sekolah tersebut menunjukkan proses pemulihan kegiatan belajar mengajar terus berjalan meski sejumlah sekolah masih menghadapi kebutuhan penanganan lanjutan, terutama berkaitan dengan kondisi bangunan dan kebutuhan relokasi.
Secara keseluruhan, dari 4.922 sekolah yang telah kembali melaksanakan pembelajaran, sebanyak 4.821 sekolah sudah menggunakan bangunan sekolah masing-masing.
Sementara itu, 99 sekolah masih menggunakan ruang kelas darurat karena menunggu kepastian lahan untuk relokasi atau menunggu penyelesaian pembangunan ruang kelas permanen.
Selain itu, masih ada dua sekolah yang kegiatan pembelajarannya dilakukan dengan meminjam bangunan lain.
Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pendidikan tidak hanya diukur dari pemulihan bangunan sekolah. Hal yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terjamin melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan sekaligus membangun sistem pendidikan yang lebih tangguh menghadapi bencana.
Anggaran Pemulihan Capai Rp5,6 Triliun
Untuk mempercepat rehabilitasi dan revitalisasi sekolah di tiga provinsi terdampak, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5,6 triliun.
Anggaran tersebut terdiri atas Rp4,22 triliun yang berasal dari APBN dan tambahan belanja sebesar Rp1,39 triliun.
Program revitalisasi menyasar 3.132 sekolah dengan total anggaran sekitar Rp3,03 triliun. Seluruh sekolah yang masuk sasaran tersebut telah menandatangani perjanjian kerja sama.
Dari anggaran revitalisasi tersebut, sebesar Rp2,63 triliun telah disalurkan ke rekening sekolah.
Adapun perkembangan fisik pembangunan menunjukkan 562 sekolah telah mencapai progres 100 persen. Kemudian 1.954 sekolah sudah berada pada progres di atas 50 persen.
Sementara itu, sebanyak 616 sekolah masih berada di bawah atau mendekati progres 50 persen.
Sekolah yang progres pembangunannya masih berada di bawah 50 persen menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pemberian bantuan berikutnya.
Dalam proses rehabilitasi dan revitalisasi, pemerintah masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Sejumlah persoalan tersebut antara lain kerusakan akses dan jembatan, keterbatasan material, kenaikan harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja, keterbatasan tenaga kerja, cuaca yang tidak menentu, hingga banjir susulan.
Berbagai kendala tersebut dapat memengaruhi kecepatan pembangunan dan penyelesaian sekolah terdampak.
97 Sekolah Diusulkan Direlokasi
Selain rehabilitasi sekolah yang terdampak, pemerintah juga mempercepat relokasi sekolah yang membutuhkan pemindahan ke lokasi yang lebih aman.
Sebanyak 97 sekolah telah diusulkan untuk direlokasi. Dari jumlah tersebut, 34 sekolah sudah memasuki tahap pembangunan.
Namun, tiga sekolah batal direlokasi. Sementara itu, 60 sekolah lainnya belum dapat memulai pembangunan karena masih menghadapi persoalan kepastian lahan.
Kabupaten Agam menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian pemerintah dalam upaya mempercepat penyediaan lahan relokasi. Perhatian serupa juga diberikan kepada sejumlah daerah lainnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar.
Kepastian lahan menjadi persoalan penting dalam proses relokasi sekolah. Tanpa kepastian lokasi dan status lahan, pembangunan sekolah baru tidak dapat segera dimulai.
Karena itu, Abdul Mu'ti meminta pemerintah daerah segera menetapkan lahan dan melengkapi dokumen hibah yang diperlukan. Pemerintah juga meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat proses pendaftaran serta sertifikasi lahan.
Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan sekolah di lokasi baru dapat segera berjalan. Kepastian lahan juga menjadi salah satu syarat penting agar anggaran pembangunan dapat dicairkan dan sekolah dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.
Bagi Kabupaten Agam, percepatan penyediaan lahan menjadi bagian penting dari tahapan pemulihan pendidikan pascabencana. Relokasi diharapkan dapat memberikan lokasi belajar yang lebih aman bagi peserta didik sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan belajar mengajar.
Fasilitas Pendidikan Juga Mendapat Dukungan
Pemulihan pendidikan tidak hanya menyasar bangunan sekolah. Pemerintah juga menyiapkan dukungan fasilitas pendidikan bagi sekolah dan peserta didik yang terdampak bencana.
Total dukungan untuk fasilitas pendidikan mencapai Rp688,8 miliar.
Bantuan tersebut mencakup furnitur, perlengkapan sekolah, alat permainan edukatif, peralatan olahraga, laboratorium, hingga ruang kelas darurat.
Selain dukungan sarana dan prasarana, pemerintah memberikan dukungan psikososial dan pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada 90.962 guru.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan tenaga pendidik sekaligus memperkuat kesiapan sekolah menghadapi kondisi bencana.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan sebesar Rp315,08 miliar kepada 52.513 pendidik dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana.
Dukungan bagi peserta didik juga diberikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Sebanyak 1.578.409 siswa yang berada di 53 kabupaten/kota terdampak mendapatkan bantuan dengan total nilai Rp1,16 triliun.
Dari jumlah penerima tersebut, sebanyak 380.673 siswa berada di Sumatera Barat.
Sekolah dengan Progres Rendah Jadi Perhatian
Tahap berikutnya, pemerintah akan memperkuat dukungan untuk sekolah-sekolah yang progres pembangunannya masih rendah. Percepatan relokasi juga akan terus dilakukan, terutama terhadap sekolah yang membutuhkan pemindahan ke lokasi yang lebih aman.
Pemerintah juga akan mengawasi distribusi fasilitas pendidikan dan buku agar bantuan dapat diterima sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan pihak terkait akan terus diperkuat. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan dan akses peserta didik menuju sekolah tetap aman.
Untuk Sumbar, percepatan penyediaan lahan menjadi salah satu pekerjaan penting dalam pemulihan pendidikan pascabencana. Hal tersebut terutama berlaku bagi sekolah yang membutuhkan relokasi karena lokasi sebelumnya tidak lagi menjadi pilihan untuk pembangunan kembali.
Kepastian lahan diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekolah permanen sehingga penggunaan ruang kelas darurat maupun bangunan pinjaman dapat dikurangi.
Pemerintah menempatkan pemulihan pendidikan sebagai bagian dari upaya mengembalikan rasa aman sekaligus keberlanjutan masa depan anak-anak terdampak bencana.
“Sekolah bukan sekadar bangunan. Sekolah adalah tempat anak-anak kita memulihkan rasa aman dan kembali menata harapan,” kata Abdul Mu'ti. (*)
