Sumbardaily.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mulai membuka jalan untuk menarik investasi Danantara guna mempercepat sejumlah proyek strategis di daerah.
Tak hanya pengembangan kawasan pelabuhan dan pariwisata, usulan yang disampaikan mencakup lima proyek energi dengan total kebutuhan investasi mencapai sekitar Rp5,35 triliun untuk periode 2027-2029.
Usulan tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat bertemu Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026) siang.
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumbar menghubungkan potensi dan kebutuhan pembangunan daerah dengan agenda investasi nasional.
Sejumlah sektor yang ditawarkan dinilai memiliki peran strategis, mulai dari ketahanan energi, konektivitas logistik, pertambangan rakyat hingga pengembangan kawasan Muara Padang.
Mahyeldi mengatakan, dukungan investasi dibutuhkan agar berbagai potensi tersebut tidak hanya menjadi sumber daya daerah, tetapi dapat dikembangkan menjadi penggerak ekonomi yang memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat.
“Yang kami dorong adalah bagaimana potensi dan kebutuhan strategis Sumatera Barat dapat terhubung dengan agenda pembangunan nasional. Dengan dukungan investasi, kita ingin infrastruktur yang ada dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat,” katanya.
Dari sejumlah sektor yang ditawarkan, energi menjadi salah satu yang memiliki nilai investasi cukup besar. Pemprov Sumbar mengusulkan lima proyek energi dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp5,35 triliun pada periode 2027-2029.
Lima proyek tersebut yakni PLTS Terapung Singkarak dengan kapasitas 50 MWac/76 MWp, PLTS Sijunjung Ground Mounted berkapasitas 50 MWac/76 MWp, serta PLTS Mentawai untuk dediselisasi sebesar 30 MWac/47 MWp yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS).
Selain itu, terdapat PLTS Pessel Bukik Ameh berkapasitas 50 MW dan PLTG Sijunjung Blok Sinamar dengan kapasitas 25 MW.
Rangkaian proyek tersebut diharapkan tidak hanya menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga memperkuat sistem kelistrikan Sumbar.
Pemprov Sumbar menargetkan proyek-proyek tersebut dapat meningkatkan reserve margin sistem kelistrikan, memperbesar bauran energi baru terbarukan serta mempercepat pemanfaatan potensi gas bumi.
Dari sisi ekonomi, pengembangan proyek energi tersebut juga diharapkan menciptakan peluang investasi sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Sementara untuk kawasan Mentawai, pembangunan PLTS secara khusus diarahkan untuk mendukung proses dediselisasi.
Kehadiran pembangkit tersebut diharapkan memperkuat sistem kelistrikan sekaligus menekan ketergantungan terhadap pembangkit yang menggunakan bahan bakar diesel.
Selain energi, Pemprov Sumbar juga menawarkan pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki posisi penting dalam memperkuat konektivitas logistik dan menopang kegiatan industri, terutama yang berkaitan dengan komoditas CPO.
Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur telah direncanakan secara bertahap. Rencana tersebut mencakup pembangunan dermaga baru, reklamasi kawasan, instalasi pipa CPO, hingga pembangunan breakwater untuk kebutuhan jangka panjang.
Namun, pengembangan kawasan pelabuhan tersebut masih membutuhkan penyelarasan dengan dokumen tata ruang Kota Padang.
COO Danantara, Dony Oskaria menilai revisi RTRW dan RDTR menjadi salah satu hal penting sebelum rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dapat berjalan sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan.
Dony juga melihat adanya potensi pemanfaatan material hasil galian dari pembangunan terowongan Tol Sicincin-Bukittinggi. Terowongan tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 5,8 kilometer.
Material hasil galian proyek tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu alternatif sumber material untuk mendukung rencana perluasan kawasan Pelabuhan Teluk Bayur.
Tidak berhenti di pelabuhan, kawasan Muara Padang juga menjadi bagian dari usulan pengembangan yang disampaikan Mahyeldi.
Kawasan tersebut diarahkan untuk dikembangkan melalui berbagai sektor, antara lain pariwisata dan rekreasi, kuliner, komersial dan ritel, jasa kreatif, serta properti dan perhotelan.
Pengembangan Muara Padang salah satunya didukung rencana pembangunan Maritime Center. Saat ini, proses perizinan proyek tersebut tengah berjalan.
Di sisi lain, Pemprov Sumbar turut mendorong percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Dony menyebut sejumlah proyek yang ditawarkan Sumbar memiliki kesesuaian dengan prioritas Pemerintah Pusat. Karena itu, beberapa proyek dinilai dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan prioritas secara bertahap.
“Beberapa yang disampaikan ini sesuai dengan prioritas pemerintah, sehingga layak untuk kita prioritaskan secara bertahap,” ujar Dony.
Beberapa yang disebut antara lain pengembangan PLTS Mentawai, PLTG Sijunjung Blok Sinamar, serta percepatan penetapan beberapa WPR yang sebelumnya telah diusulkan.
Mahyeldi menegaskan pemerintah daerah siap memberikan dukungan agar rencana investasi tersebut dapat direalisasikan. Dukungan itu mencakup aspek regulasi, tata ruang, lahan, hingga koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN.
“Untuk mewujudkan semua ini tentu membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah siap menyiapkan dukungan yang diperlukan, baik dari sisi regulasi, tata ruang, lahan, maupun koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN,” tuturnya. (*)
