Sumbardaily.com – Kemiskinan perkotaan di Sumatera Barat (Sumbar) mengalami peningkatan pada Maret 2026. Di saat jumlah penduduk miskin Sumbar secara keseluruhan justru menurun, kondisi di wilayah perkotaan bergerak berlawanan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 3,50 ribu orang dibandingkan September 2025.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat peningkatan tersebut juga terlihat dari persentase penduduk miskin di perkotaan. Angkanya naik dari 3,75 persen pada September 2025 menjadi 3,82 persen pada Maret 2026.
“Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 3,75 persen menjadi 3,82 persen,” kata Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin dalam siaran resmi, dikutip Senin (10/8/2026).
Pergerakan kemiskinan di wilayah perkotaan tersebut berbeda dengan yang terjadi di perdesaan. Pada periode September 2025 hingga Maret 2026, jumlah penduduk miskin di perdesaan justru berkurang sebanyak 4,66 ribu orang.
Penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan juga diikuti dengan membaiknya persentase kemiskinan. BPS Sumbar mencatat persentase penduduk miskin perdesaan turun dari 7,03 persen pada September 2025 menjadi 6,88 persen pada Maret 2026.
Kondisi tersebut membuat perkembangan kemiskinan Sumbar pada Maret 2026 menunjukkan perbedaan yang cukup jelas berdasarkan wilayah. Perkotaan mencatat peningkatan jumlah maupun persentase penduduk miskin, sedangkan perdesaan mengalami penurunan.
Penduduk Miskin Sumbar Secara Keseluruhan Menurun
Meskipun kemiskinan perkotaan meningkat, perkembangan secara keseluruhan di Sumbar menunjukkan arah berbeda. Jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut pada Maret 2026 tercatat sebanyak 311,14 ribu orang.
Jumlah tersebut turun 1,16 ribu orang dibandingkan September 2025. Penurunan juga tercatat jika dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2025, yakni berkurang 1,21 ribu orang.
Dari sisi persentase, penduduk miskin Sumbar pada Maret 2026 mencapai 5,27 persen. Angka tersebut turun 0,04 persen poin dibandingkan September 2025.
Jika dibandingkan dengan Maret 2025, persentase penduduk miskin Sumbar pada Maret 2026 juga turun 0,08 persen poin.
Dengan demikian, penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan menjadi salah satu faktor penting yang membuat jumlah penduduk miskin Sumbar secara keseluruhan tetap mengalami penurunan. Penurunan di wilayah perdesaan tercatat lebih besar daripada tambahan penduduk miskin yang terjadi di perkotaan.
Namun, kondisi tersebut tidak menghilangkan adanya peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan. Data BPS Sumbar memperlihatkan bahwa masyarakat perkotaan menghadapi perkembangan kemiskinan yang berbeda dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan.
Garis Kemiskinan Sumbar Mencapai Rp808.511 per Kapita
Peningkatan kemiskinan perkotaan juga berlangsung bersamaan dengan naiknya Garis Kemiskinan (GK). Secara keseluruhan, Garis Kemiskinan Sumbar pada Maret 2026 mencapai Rp808.511 per kapita per bulan.
Nilai tersebut meningkat 4,12 persen dibandingkan September 2025 yang berada di angka Rp776.517 per kapita per bulan.
Kenaikan juga terlihat jika dibandingkan dengan Maret 2025. Pada periode tersebut, Garis Kemiskinan Sumbar tercatat Rp729.806 per kapita per bulan. Angka itu kemudian meningkat menjadi Rp808.511 pada Maret 2026 atau naik 10,78 persen.
Jika dilihat berdasarkan wilayah, Garis Kemiskinan perkotaan meningkat 3,45 persen sepanjang September 2025 hingga Maret 2026. Sementara itu, peningkatan di wilayah perdesaan tercatat lebih tinggi, yakni 4,79 persen.
Garis Kemiskinan menjadi salah satu ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah penduduk masuk dalam kategori miskin atau tidak miskin. BPS menjelaskan Garis Kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin.
Beras Dominasi Kontribusi Garis Kemiskinan Perkotaan
Komposisi pengeluaran masyarakat juga menjadi bagian penting dalam melihat Garis Kemiskinan. BPS Sumbar mencatat komoditas makanan memiliki peranan jauh lebih besar dibandingkan komoditas bukan makanan dalam pembentukan Garis Kemiskinan.
Pada Maret 2026, kontribusi Garis Kemiskinan Makanan terhadap total Garis Kemiskinan Sumbar mencapai 76,35 persen.
"Di wilayah perkotaan, beras menjadi komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Garis Kemiskinan. Komoditas tersebut menyumbang 21,38 persen," ungkap Nurul Hasanudin.
Setelah beras, rokok kretek filter menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar berikutnya, yakni 13,30 persen.
Sejumlah komoditas makanan lainnya juga memberikan kontribusi terhadap Garis Kemiskinan perkotaan. Cabai merah menyumbang 4,65 persen, telur ayam ras 4,28 persen, serta tongkol, tuna, dan cakalang sebesar 3,81 persen.
Berikutnya, daging ayam ras memberikan kontribusi 3,31 persen, roti 2,59 persen, dan bawang merah 2,20 persen.
Sementara dari kelompok komoditas bukan makanan, perumahan menjadi penyumbang terbesar Garis Kemiskinan perkotaan dengan kontribusi 7,04 persen.
Komoditas bukan makanan lainnya yang turut memberikan kontribusi adalah bensin sebesar 3,39 persen, listrik 2,87 persen, pendidikan 2,68 persen, serta perlengkapan mandi.
Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan makanan menjadi bagian dominan dalam pembentukan Garis Kemiskinan, termasuk di wilayah perkotaan. Beras menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar, disusul rokok kretek filter dan sejumlah kebutuhan pangan lainnya.
Garis Kemiskinan Rumah Tangga Tembus Rp4 Juta
Selain menghitung Garis Kemiskinan berdasarkan individu, BPS Sumbar juga mencatat kondisi rumah tangga miskin. Pada Maret 2026, rata-rata satu rumah tangga miskin di Sumbar terdiri atas 5,06 anggota rumah tangga.
Berdasarkan jumlah rata-rata anggota tersebut, Garis Kemiskinan rumah tangga miskin di Sumbar mencapai Rp4.091.066 per rumah tangga miskin per bulan.
Garis Kemiskinan per Rumah Tangga merupakan gambaran nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikonsumsi sebuah rumah tangga agar tidak dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.
Nilai tersebut diperoleh dengan mengalikan Garis Kemiskinan per kapita dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin.
Inflasi hingga Pengangguran Jadi Faktor yang Berpengaruh
BPS Sumbar juga mencatat sejumlah perkembangan ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sepanjang September 2025 hingga Maret 2026.
Salah satunya adalah inflasi. Inflasi umum Sumbar pada Februari 2026 terhadap September 2025 tercatat sebesar 0,77 persen.
Di sisi lain, perekonomian Sumbar pada Triwulan I-2026 tumbuh 3,55 persen terhadap Triwulan III-2025. Pertumbuhan tersebut juga disertai dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang mencapai 3,96 persen dibandingkan Triwulan III-2025.
Indikator lainnya adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Pada Februari 2026, NTP Sumbar tercatat sebesar 124,77.
Angka tersebut turun 4,15 persen jika dibandingkan September 2025 yang berada di level 130,17.
Sementara itu, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumbar pada Februari 2026 sebesar 5,51 persen. Angka tersebut turun 0,11 persen poin dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebesar 5,62 persen.
Berbagai indikator tersebut menjadi bagian dari gambaran kondisi sosial dan ekonomi yang menyertai perkembangan kemiskinan Sumbar pada Maret 2026.
Data BPS Sumbar pada akhirnya menunjukkan adanya perbedaan tren kemiskinan berdasarkan wilayah. Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin Sumbar turun menjadi 311,14 ribu orang. Namun, di tengah penurunan tersebut, kemiskinan perkotaan justru meningkat.
Jumlah penduduk miskin di perkotaan bertambah 3,50 ribu orang dibandingkan September 2025. Persentase kemiskinan perkotaan juga naik dari 3,75 persen menjadi 3,82 persen.
Sebaliknya, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun 4,66 ribu orang dan persentase kemiskinannya menurun dari 7,03 persen menjadi 6,88 persen.
Perbedaan tersebut menjadi salah satu gambaran utama kondisi kemiskinan Sumbar pada Maret 2026. Penurunan jumlah penduduk miskin secara keseluruhan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di setiap wilayah karena kemiskinan perkotaan justru menunjukkan peningkatan. (*)
