Sumbardaily.com - Pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana kini menjadi perhatian utama Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) pasca bencana.
Seiring diterimanya dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan senilai Rp371,85 miliar, berbagai proyek penanganan serta mitigasi bencana mulai memasuki tahap pelaksanaan dengan dimulainya proses tender.
Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Padang, Fadly Amran menerima kunjungan Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026) siang.
Pertemuan itu menjadi bagian dari pengawalan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program rehab rekon pasca bencana sekaligus sinkronisasi berbagai tahapan pembangunan yang sedang dijalankan Pemko Padang.
Dana TKD tambahan sebesar Rp371,85 miliar yang diterima Pemko Padang dialokasikan secara khusus untuk mendukung penanganan sekaligus mitigasi bencana.
Pemanfaatan anggaran tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat pembangunan pasca bencana, termasuk pembangunan berbagai infrastruktur yang dinilai mendesak.
Dalam agenda monitoring tersebut, tim dari Kementerian Dalam Negeri tidak hanya memberikan masukan dan pendampingan, tetapi juga mengawal seluruh tahapan yang perlu disinergikan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Padang agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
Sebelum melakukan pertemuan dengan jajaran Pemko Padang, tim monitoring kementerian juga telah meninjau secara langsung pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
Dari hasil peninjauan tersebut, tim memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah strategis serta percepatan yang telah dilakukan Pemko Padang dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi.
Pembangunan Huntap menjadi salah satu perhatian utama karena tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak langsung akibat bencana, tetapi juga diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan warga yang berpotensi direlokasi sebagai dampak pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan oleh balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).
Pemko Padang berharap pemanfaatan dana TKD tambahan tersebut juga dapat menjangkau kebutuhan kawasan relokasi masyarakat beserta pembangunan infrastruktur penunjang yang diperlukan agar proses relokasi dapat berjalan dengan baik.
Selain pembangunan Huntap, Pemko Padang juga mempersiapkan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang mengusung konsep green infrastructure atau infrastruktur ramah lingkungan, disertai pembangunan infrastruktur berskala besar sebagai solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir.
Berdasarkan master plan yang telah disusun, Pemko Padang merencanakan pembangunan dua embung besar sebagai bagian dari strategi penanganan banjir di masa mendatang.
Namun demikian, keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang dinilai belum memungkinkan untuk merealisasikan mega proyek tersebut dalam kurun waktu lima tahun.
Karena itu, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus agar pembangunan dua embung tersebut dapat diwujudkan secara bertahap hingga penanganan banjir di Kota Padang dapat dilakukan secara menyeluruh.
Wali Kota Padang, Fadly Amran mengatakan, proses tender proyek penanganan dan mitigasi bencana telah dimulai bersamaan dengan kunjungan tim monitoring dari Kemendagri.
"Lebih dari Rp300 miIiar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Dan kami sudah mempersiapkan, hari ini dimulai juga tender-tendernya. Dan Alhamdulillah tim monitoring dari Kementerian pun juga hadir bersama, memberikan saran masukan dan kami pun juga menyampaikan tentang apa lagi tahapan-tahapan yang perlu kita bersamai. Khususnya kami menoticed tadi tentang pembangunan Huntap. Bukan saja Huntap bagi masyarakat yang terdampak, tapi juga huntap untuk masyarakat yang kemungkinan direlokasi karena pembangunan yang akan dilakukan oleh balai-balai Kementerian PU," ucap Wali Kota.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan penilaian positif yang diberikan tim monitoring Kemendagri, sekaligus berharap adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat, terutama dalam pembiayaan relokasi masyarakat dan pembangunan infrastruktur penanganan banjir.
"Terima kasih atas apresiasi dari Tim Kemendagri, namun kami juga sangat berharap dukungan TKD dari Pemerintah Pusat untuk relokasi yang mungkin akan dibutuhkan dan juga banyak lagi sebenarnya pembangunan-pembangunan infrastruktur, baik yang green infrastructure dan juga infrastruktur besar untuk penanganan banjir ini," katanya.
Fadly Amran menambahkan bahwa Pemko Padang juga telah menyampaikan rencana pembangunan dua embung besar yang telah masuk dalam master plan pembangunan daerah.
"Tadi kami juga menyampaikan bahwasanya di dalam master plan yang sudah kita susun, ada pembangunan dua embung besar yang saya rasa ini pun juga perlu dikawal bersama-sama. Tidak akan memungkinkan bagi Kota Padang saja merealisasikan dalam kerangka lima tahun ini. Namun, kalau ini bisa menjadi special attention dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan infrastruktur ini pun juga bisa paripurna, sehingga masyarakat Kota Padang lebih nyaman lagi, untuk mengantisipasi banjir-banjir besar lagi ke depannya," pungkas Wali Kota. (*)
