Sumbardaily.com - Kabupaten Padang Pariaman menjadi lokasi dimulainya Gerakan Tobat Ekologis Nasional yang dicanangkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat. Peluncuran gerakan tersebut ditandai dengan penanaman bibit mangrove dan kelapa di kawasan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (14/7/2026).
Pemilihan Padang Pariaman sebagai lokasi pencanangan bukan tanpa alasan. Wilayah tersebut dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup besar akibat bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir. Melalui gerakan ini, pemerintah ingin memperkuat upaya pemulihan ekosistem sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.
Gerakan Tobat Ekologis Nasional juga diharapkan menjadi tonggak penguatan gerakan pelestarian lingkungan secara nasional. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan kondisi alam, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan pengalaman bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat pada tahun lalu harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih serius menjaga keseimbangan lingkungan.
Ia mengungkapkan, bencana tersebut menyebabkan kerugian yang nilainya mencapai lebih dari Rp33 triliun. Selain menimbulkan banyak korban jiwa, berbagai fasilitas dan infrastruktur juga mengalami kerusakan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Menurut Mahyeldi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelestarian alam. Pembangunan yang berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap lingkungan.
"Gerakan Tobat Ekologis menjadi langkah nyata untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekaligus memperkuat mitigasi bencana," ujarnya.
Mahyeldi turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat akan semakin memperkuat pelaksanaan berbagai program pelestarian lingkungan di Sumatera Barat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, lanjutnya, juga berkomitmen memperluas implementasi Gerakan Tobat Ekologis hingga menjangkau sekolah, perguruan tinggi, dan seluruh instansi pemerintahan.
Selain itu, pemerintah provinsi terus mendorong penerapan pengelolaan sampah secara mandiri. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kewajiban bagi kantor pemerintahan dan sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengelola sampah secara mandiri sebagai bagian dari pembentukan budaya peduli lingkungan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa Gerakan Tobat Ekologis Nasional bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah gerakan bersama untuk mengembalikan kualitas lingkungan hidup Indonesia.
Menurut Jumhur, berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi Indonesia, mulai dari persoalan sampah, pencemaran mikroplastik, kerusakan hutan, lahan kritis, hingga dampak aktivitas pertambangan, tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah.
Karena itu, ia menilai keterlibatan seluruh elemen bangsa menjadi kunci keberhasilan gerakan tersebut. Pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas diharapkan mengambil peran aktif dalam berbagai aksi pelestarian lingkungan.
Ia juga optimistis target penyelesaian persoalan sampah nasional dalam waktu dua tahun sebagaimana arahan Presiden dapat direalisasikan apabila seluruh pihak mampu membangun kolaborasi yang kuat dan konsisten menjalankan aksi nyata di lapangan.
Pencanangan Gerakan Tobat Ekologis Nasional di Kabupaten Padang Pariaman diharapkan menjadi momentum lahirnya gerakan pelestarian lingkungan yang semakin luas dari daerah menuju tingkat nasional.
Berbagai langkah sederhana seperti menanam pohon, menjaga kawasan pesisir, serta mengelola sampah secara bertanggung jawab diyakini mampu meningkatkan ketahanan lingkungan sekaligus menekan risiko terjadinya bencana pada masa mendatang.
Melalui pencanangan tersebut, Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya menjadi tuan rumah penyelenggaraan agenda nasional, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan. (*)
