Sumbardaily.com - Praktik penyalahgunaan barcode subsidi kembali terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Tim Satuan Tugas Pengendalian BBM Subsidi Kabupaten Pasaman Barat bersama PT Pertamina Sumatera Barat.
Dalam pengawasan yang digelar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), petugas menemukan kendaraan yang menggunakan lebih dari satu barcode untuk memperoleh BBM subsidi.
Temuan tersebut terungkap saat tim melakukan sidak pada Kamis (4/6/2026) di dua SPBU yang menjadi titik pemantauan, yakni SPBU Simpang Empat dan SPBU Sarik, Kecamatan Luhak Nan Duo. Sejumlah oknum yang diduga melakukan pelanggaran langsung diamankan untuk menjalani proses lebih lanjut.
Kegiatan pengawasan dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM subsidi dan antrean panjang kendaraan yang kerap terjadi di sejumlah SPBU di Pasaman Barat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan Pertamina untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.
Saat berada di SPBU Simpang Empat, tim mendapati antrean kendaraan roda dua maupun roda empat yang telah mengular sejak dini hari untuk mendapatkan Biosolar dan Pertalite bersubsidi. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan secara acak terhadap kendaraan yang sedang melakukan pengisian bahan bakar.
Kabag Ops Polres Pasaman Barat Kompol Farel yang memimpin kegiatan tersebut menjelaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada empat aspek utama.
Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian barcode dengan nomor polisi kendaraan, penggunaan barcode ganda, indikasi modifikasi tangki kendaraan, serta kemungkinan pembelian BBM subsidi berulang dalam satu hari menggunakan barcode yang sama.
"Dari hasil pemeriksaan acak, kami menemukan beberapa kendaraan yang menggunakan lebih dari satu barcode untuk satu kendaraan. Praktik seperti ini merupakan bentuk penyalahgunaan dan tidak dibenarkan," ujar Kompol Farel.
Petugas kemudian melakukan pendataan terhadap kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran. Tim checker PT Pertamina Sumatera Barat yang ikut mendampingi kegiatan tersebut langsung menonaktifkan barcode yang terindikasi disalahgunakan guna mencegah penggunaan kembali.
Kompol Farel menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya bertujuan memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan, tetapi juga menjadi langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari program subsidi pemerintah.
"Sidak ini bukan sekadar kegiatan pengawasan rutin. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan atau menimbun BBM subsidi akan diproses sesuai aturan perundang-undangan," tegasnya.
Selain melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan konsumen, tim juga memberikan pembinaan kepada operator SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sejak proses pelayanan di lokasi pengisian bahan bakar.
Checker Pertamina Suroto menilai petugas SPBU memiliki peran penting dalam memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, proses verifikasi barcode dan identitas kendaraan harus dilakukan secara teliti.
"Petugas SPBU merupakan garda terdepan dalam memastikan subsidi tepat sasaran. Karena itu, verifikasi barcode dan data kendaraan harus dilakukan secara cermat," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Pasaman Barat Agusli yang hadir mewakili Bupati Pasaman Barat Yulianto menegaskan bahwa sidak tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran.
Menurut Agusli, Bupati Yulianto telah menginstruksikan pelaksanaan pengawasan secara berkala untuk menekan berbagai praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah daerah berharap langkah penertiban tersebut dapat membantu mengurangi antrean panjang BBM subsidi yang selama ini dikeluhkan warga.
"Pengawasan akan terus dilakukan secara rutin. Tujuannya agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, dan angkutan umum. Di sisi lain, tindakan tegas ini juga diharapkan memberikan efek jera bagi para pelanggar," ujar Agusli.
Ia menambahkan, kegiatan serupa tidak akan berhenti pada dua SPBU yang telah diperiksa. Pemerintah daerah bersama tim gabungan berencana memperluas pengawasan ke seluruh SPBU yang beroperasi di Kabupaten Pasaman Barat sebagai bagian dari upaya memperkuat pengendalian distribusi BBM subsidi.
Sidak tersebut melibatkan Tim Terpadu yang terdiri dari Checker PT Pertamina Sumatera Barat, Polres Pasaman Barat, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Pasaman Barat, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasaman Barat. Melalui pengawasan lintas instansi tersebut, pemerintah berharap distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak menerimanya. (*)
