Sumbardaily.com, Dharmasraya – Dugaan kejadian keracunan yang menimpa ratusan pelajar di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah cepat dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.
Kebijakan ini ditempuh sebagai bentuk kehati-hatian sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan dan BPOM.
Keputusan penghentian sementara tersebut tertuang dalam Surat BGN Nomor 297/D.TWS/02/2026 tertanggal 4 Februari 2026 yang ditujukan kepada Kepala SPPG Dharmasraya Sungai Rumbai.
Dalam dokumen itu dijelaskan bahwa langkah tersebut diambil setelah adanya laporan dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah penerima manfaat MBG, hasil investigasi awal di lapangan oleh Koordinator Regional Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), serta pertimbangan pimpinan BGN atas terjadinya Kejadian Menonjol berupa gangguan pencernaan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Pj Sekretaris Daerah Dharmasraya, Jasman, menegaskan bahwa langkah penghentian sementara operasional SPPG merupakan bentuk respons cepat demi menjamin keamanan masyarakat, khususnya para pelajar penerima manfaat program.
“Pemkab Dharmasraya mendukung sepenuhnya penghentian sementara operasional SPPG Sungai Rumbai oleh BGN sebagai langkah cepat dan kehati-hatian program MBG di Kabupaten Dharmasraya,” ujar Jasman, dikutip Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa sampel makanan yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut telah diambil dan dikirim ke laboratorium Dinas Kesehatan serta BPOM di Padang untuk diperiksa lebih lanjut.
“Hasilnya akan kami sampaikan segera kepada BGN dan instansi terkait. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat adalah prioritas utama,” sambungnya.
Selain itu, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, pengelola SPPG, Pemerintah Provinsi, BGN, hingga unsur Forkopimda. Langkah ini ditempuh guna memastikan proses pemeriksaan berjalan cepat, akurat, dan transparan.
Pemkab Dharmasraya juga berkoordinasi dengan RSUD dan puskesmas yang menangani para siswa terdampak untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan mereka. Upaya ini dilakukan agar penanganan medis berjalan optimal sembari menunggu kepastian hasil pemeriksaan laboratorium.
“Kita menunggu hasil laboratorium dari Dinas Kesehatan dan BPOM serta berkoordinasi dengan seluruh SPPI dan SPPG agar mentaati standar operasional prosedur keamanan SPPG sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BGN tentang percepatan pengelolaan keamanan pangan,” kata Jasman.
Ia turut mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak berspekulasi terkait penyebab kejadian. Pemerintah, katanya, berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan secara terbuka kepada publik sekaligus menjadikannya bahan evaluasi bersama.
Berdasarkan data hingga Rabu (4/2/2026) pukul 18.00 WIB, tercatat 127 pelajar di Kecamatan Sungai Rumbai mengalami keluhan seperti mual, pusing, dan gangguan pencernaan sehingga memerlukan penanganan medis di fasilitas kesehatan. Mayoritas siswa terdampak berasal dari SMAN 1 Sungai Rumbai.
Dari jumlah tersebut, 118 siswa telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara itu, enam siswa masih dirawat di rumah sakit, dan tiga siswa lainnya berada dalam pemantauan di Puskesmas Sungai Rumbai.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Yosta Defina, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para pelajar. Saat ini, sampel makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut telah dikirim ke laboratorium Dinas Kesehatan serta BPOM di Padang untuk diuji.
“Kami belum bisa memastikan apakah ini keracunan atau faktor lain. Kami masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan para pelajar,” ujarnya.
Hingga hasil pemeriksaan laboratorium diterima, penghentian sementara operasional SPPG Sungai Rumbai tetap diberlakukan sebagai langkah pencegahan.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait menegaskan komitmen menjaga keselamatan penerima manfaat program MBG, sekaligus memastikan setiap proses penanganan dilakukan secara menyeluruh dan transparan. (red)
