Sumbardaily.com, Padang – Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi di Kota Padang resmi dimulai. Program penyediaan rumah permanen bagi penyintas banjir dan banjir bandang ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam pemulihan pascabencana, sekaligus menandai realisasi pembangunan huntap di Sumatera Barat (Sumbar).
Tahap awal pembangunan huntap tersebut dilaksanakan di Kampung Talang, Koto Tuo, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh. Dimulainya proyek ditandai dengan peletakan batu pertama pada Kamis (29/1/2026), sebagai simbol dimulainya pembangunan hunian yang aman dan layak bagi warga terdampak bencana.
Di lokasi tersebut, sebanyak 10 unit huntap akan dibangun untuk ditempati oleh 10 kepala keluarga penyintas banjir bandang. Proyek ini menjadi bagian awal dari pemenuhan kebutuhan hunian pascabencana di Kota Padang, yang secara keseluruhan membutuhkan ratusan unit rumah tetap.
Pembangunan huntap di Kota Padang dapat terlaksana melalui kolaborasi berbagai pihak, yakni Kadin Indonesia dan Kadin Sumbar bersama Pemko Padang, PT Semen Padang, BUMN dan BUMD, unsur TNI/Polri, serta dukungan para donatur. Sinergi lintas sektor ini menjadi faktor penting dalam percepatan realisasi pembangunan hunian pascabencana.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan bahwa pembangunan huntap merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memastikan keselamatan masyarakat dari risiko bencana berulang. Ia juga mengapresiasi peran niniak mamak Suku Tanjuang yang telah menghibahkan tanah untuk kepentingan anak kemenakan mereka yang terdampak bencana.
“Ini adalah salah satu pembangunan huntap pertama pascabencana di Sumatera. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat, termasuk para donatur yang turut menyumbang,” ujar Fadly Amran saat di lokasi kegiatan, dikutip Jumat (30/1/2026).
Selain Kampung Talang, Pemko Padang telah menyiapkan tiga lokasi alternatif lainnya untuk memenuhi kebutuhan total 543 unit huntap sesuai data yang diajukan. Lokasi pertama berada di kawasan Balai Gadang dengan lahan eksisting seluas 2,6 hektar yang akan ditambah sekitar 2 hektar, sehingga total luasnya menjadi 4,9 hektar.
Lokasi kedua berada di Lambung Bukit dengan luas lahan yang disiapkan kurang lebih 4,6 hektar. Sementara itu, lokasi ketiga berada di kawasan Simpang Haru dengan luas lahan sekitar 5.000 meter persegi.
Secara keseluruhan, lahan seluas 11 hingga 12 hektar tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 600 hingga 700 unit huntap. Jumlah ini memberikan cadangan sekitar 150 unit rumah dari target awal, sehingga membuka ruang fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan hunian tetap bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Kota Padang.
Terkait aspek keamanan, Fadly Amran menegaskan bahwa seluruh lokasi pembangunan huntap di Kota Padang telah memperoleh rekomendasi dari Badan Geologi. Tim yang dikirim oleh Wakil Menteri disebut telah memastikan bahwa lahan-lahan tersebut berada dalam kondisi layak dan aman untuk pembangunan hunian.
“Tim yang dikirim oleh Wamen telah memastikan bahwa lahan-lahan tersebut berstatus fine serta clear and clean untuk pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Pemko Padang juga tengah melakukan kajian akademis bersama universitas dan balai teknis terkait penetapan zona merah rawan bencana. Kajian ini dilakukan untuk memastikan pembangunan huntap tidak berada di kawasan berisiko tinggi.
“Kami tidak ingin masyarakat membangun rumah di zona bahaya. Mereka tetap boleh berladang karena itu tanah mereka, tetapi untuk tempat tinggal harus direlokasi agar lebih aman,” tegas Fadly Amran. (red)
