Sumbardaily.com, Padang Panjang – Meski mencatatkan angka kemiskinan terendah di Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang Panjang menghadapi tantangan serius pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang kini memusatkan perhatian pada upaya mencegah munculnya kelompok rentan miskin baru akibat dampak ekonomi dan sosial dari bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Capaian penurunan angka kemiskinan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir menjadi modal penting, namun sekaligus memerlukan kewaspadaan ekstra. Pemko Padang Panjang menilai, kerusakan infrastruktur, hunian, serta sektor pertanian berpotensi menggerus ketahanan ekonomi rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada di batas garis kemiskinan.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Padang Panjang, Allex Saputra, menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di kota tersebut berhasil ditekan menjadi 4,97 persen atau sekitar 2.996 jiwa. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 5,31 persen.
“Selain itu, kemiskinan ekstrem juga berhasil ditekan hingga 0,17 persen atau sekitar 108 jiwa,” ujar Allex saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Aula Lantai III BKSPDM.
Namun, Allex tersebut menegaskan bahwa capaian statistik tersebut tidak boleh membuat pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan lengah. Bencana longsor dan cuaca ekstrem yang terjadi pada akhir November 2025 telah menimbulkan dampak signifikan, baik dari sisi fisik maupun ekonomi.
Berdasarkan data yang dipaparkan, total kerugian akibat bencana tersebut mencapai Rp79,46 miliar. Sebanyak 1.368 jiwa terdampak, dengan rincian 47 rumah mengalami rusak berat, 196 rumah rusak sedang, serta kerusakan lahan pertanian seluas 16,17 hektare.
“Dari dampak tersebut, terdapat sekitar 250 hingga 300 keluarga yang berpotensi masuk dalam kategori rentan miskin baru. Ini menjadi perhatian serius dan harus segera kita antisipasi agar tidak berujung pada peningkatan angka kemiskinan,” kata Allex.
Sebagai langkah antisipatif, Pemko Padang Panjang telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan menjadi 4,11 persen pada 2026. Target tersebut akan ditempuh melalui optimalisasi program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, penguatan basis data terpadu sebagai dasar kebijakan, serta refocusing anggaran agar benar-benar menyasar masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Allex juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antarorganisasi perangkat daerah (OPD), lembaga keuangan, serta unsur masyarakat.
“Mulai 2026, tidak boleh lagi ada program penanggulangan kemiskinan yang berjalan sendiri-sendiri. TKPKD harus menjadi pusat kendali koordinasi yang menghubungkan seluruh OPD, lembaga keuangan, dan masyarakat,” tegasnya.
Selain penguatan koordinasi, Pemko Padang Panjang juga mendorong peningkatan peran camat, lurah, serta Kerapatan Adat Nagari. Peran struktur pemerintahan dan adat di tingkat bawah dinilai krusial untuk memastikan intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak bencana.
Dalam rapat yang sama, Kepala Bappeda Padang Panjang, Putra Dewangga, memaparkan gambaran kondisi kemiskinan tahun 2025 serta strategi penanggulangannya pada 2026. Ia menekankan bahwa keberhasilan menekan kemiskinan sangat bergantung pada konsistensi kerja sama antarperangkat daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Putra, penguatan basis data terpadu menjadi salah satu kunci utama agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kondisi riil masyarakat. Kejelasan kategori kemiskinan, termasuk klasifikasi desil, diperlukan agar intervensi yang dilakukan melalui TKPKD lebih terarah dan efektif.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas upaya penyelarasan program agar masyarakat yang terdampak bencana tidak kembali jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Pemerintah daerah menilai, pendekatan pencegahan terhadap kelompok rentan miskin pascabencana sama pentingnya dengan upaya pengentasan kemiskinan itu sendiri.
Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, Pemko Padang Panjang berharap tren penurunan kemiskinan dapat terus berlanjut secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan tidak hanya menjaga posisi Padang Panjang sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumbar, tetapi juga memastikan pemulihan pascabencana berjalan adil dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (red)
