Sumbardaily.com, Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mulai menggeser fokus penanganan bencana banjir bandang dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Peralihan ini dilakukan seiring berakhirnya status tanggap darurat di tingkat provinsi, meski sejumlah daerah masih melanjutkan status tersebut dengan pertimbangan kondisi lapangan yang belum sepenuhnya pulih.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menyampaikan, terdapat tiga kabupaten di provinsi tersebut yang hingga kini masih menetapkan status tanggap darurat, yakni Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Pasaman Barat (Pasbar).
"Ketiga wilayah tersebut dinilai masih membutuhkan penanganan intensif, sehingga Pemprov Sumbar tetap memberikan dukungan penuh sebagai langkah percepatan pemulihan," kata Mahyeldi usai Rapat Evaluasi Akhir Masa Tanggap Bencana di Aula Gubernuran bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemerintah daerah terdampak pada Senin (22/11/2025) malam.
Menurut Mahyeldi, dengan berakhirnya status tanggap darurat di tingkat provinsi, bukan berarti diartikan dengan selesainya pula persoalan pasca bencana.
"Sebaliknya, fase rehabilitasi dan rekonstruksi justru menjadi tahap yang membutuhkan perhatian lebih besar karena menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat serta alokasi anggaran dalam skala yang sangat besar," katanya.
Pemprov Sumbar menilai percepatan pemulihan menjadi krusial, terutama karena Sumatera Barat akan segera memasuki bulan suci Ramadan.
"Dalam periode tersebut, pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan, kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah, serta percepatan pembangunan ulang fasilitas publik dan rumah ibadah yang terdampak banjir bandang," ujar Mahyeldi.
Selain itu, katanya, ketersediaan air bersih menjadi salah satu aspek yang harus segera dipulihkan.
"Pemprov Sumbar menargetkan percepatan penanganan agar seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk sebelum dan selama Ramadan berlangsung," katanya.
Mahyeldi menargetkan dalam waktu enam bulan ke depan, arah pemulihan sudah terlihat jelas. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelesaikan tahapan awal rehabilitasi serta menyiapkan langkah lanjutan yang akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.
Pemprov Sumbar juga membuka ruang komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk harapan untuk dapat bertemu langsung dengan Presiden.
"Dukungan pusat dinilai sangat penting agar program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan bertahap dan maksimal, dengan target penyelesaian paling lama dua tahun," katanya.
Saat ini, Pemprov Sumbar dihadapkan kepada kebutuhan anggaran menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan pasca bencana.
Mahyeldi menyebutkan, secara umum kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang dan bencana alam di Sumbar diperkirakan tidak kurang dari Rp15 triliun.
"Angka tersebut sejalan dengan prediksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sebelumnya memperkirakan kerugian akibat banjir bandang di Sumbar mencapai lebih dari Rp13 triliun," katanya.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar menyambut positif kebijakan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang membatalkan pemotongan dana transfer ke daerah.
Kebijakan tersebut dinilai memberikan ruang fiskal yang lebih longgar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan pasca bencana.
Pemprov Sumbar saat ini juga tengah menyiapkan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)agar pergeseran anggaran di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dapat segera dilakukan.
"Langkah ini penting dilakukan agar dukungan anggaran bisa langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat terdampak," katanya.
Mahyeldi berharap proses pemulihan pasca bencana tidak memakan waktu lebih dari dua tahun.
"Strategi percepatan yang disusun mencakup dukungan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, sehingga mitigasi bencana dapat berjalan seiring dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam satu instrumen kebijakan yang terintegrasi," katanya.
Dukungan tersebut juga mencakup bantuan bagi masyarakat terdampak yang masih tinggal di hunian sementara (huntara).
Mahyeldi mengeklaim bahwa pemerintah akan memberikan bantuan uang tunai bulanan kepada warga terdampak, meskipun besaran bantuan tersebut belum dirinci lebih lanjut.
Dengan optimalisasi anggaran dan koordinasi lintas pemerintah, Pemprov Sumbar menargetkan seluruh proses pemulihan dapat berjalan maksimal dan tepat waktu.
"Pemerintah berharap langkah percepatan ini mampu mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak banjir bandang secara bertahap dan berkelanjutan," imbuhnya. (adl)
