Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperluas cakupan Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga ke 104 kelurahan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah daerah menekan laju inflasi yang dipicu terutama oleh kenaikan harga beras.
Komitmen itu ditegaskan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis (11/9/2025). Pertemuan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Pimpinan Bulog Sumatera Barat (Sumbar) Darma Wijaya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar Andi, serta Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Riska Febrina.
Data Inflasi Terkini
Dalam paparannya, Riska Febrina menyampaikan kondisi inflasi terbaru di Kota Padang. Menurut dia, inflasi bulanan atau month to month Agustus 2025 terhadap Juli 2025 berada di angka 0,35 persen. Adapun inflasi year to date, yakni perbandingan Agustus 2025 dengan Desember 2024, tercatat naik 2,32 persen.
Sementara inflasi tahunan atau year on year mencapai 2,53 persen jika dibandingkan dengan periode Agustus 2024. “Kenaikan ini utamanya dipengaruhi harga beras, bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, serta emas perhiasan,” jelas Riska.
Untuk inflasi tahunan, kata dia, faktor penyumbangnya lebih beragam, mencakup emas perhiasan, bawang merah, mobil, kontrakan rumah, hingga tarif air PDAM.
Tantangan Harga Pangan
Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Andi, menekankan bahwa tiga komoditas pangan masih mencatatkan kenaikan signifikan hingga saat ini. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci untuk menekan gejolak harga.
“Dari sisi Bank Indonesia, kami ikut membantu dengan menanggung ongkos angkut Bulog dalam mendistribusikan barang. Diharapkan, biaya logistik bisa berkurang sehingga harga pangan di pasar lebih terjangkau masyarakat,” ungkap Andi.
Langkah itu menjadi salah satu bentuk dukungan konkret BI dalam menjaga kestabilan harga dan menekan inflasi di tingkat daerah.
Perluasan Pasar Murah
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyebutkan bahwa program GPM merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Pertanian. Menurutnya, capaian inflasi 0,35 persen masih perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan gejolak sosial.
“Pasar murah adalah solusi yang efektif sekaligus instrumen pengendali harga. Sebelumnya, GPM sudah dilakukan di 11 kecamatan. Kini, kita perluas hingga ke 104 kelurahan agar manfaatnya lebih terasa oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Maigus.
Ia menambahkan, kehadiran pasar murah bukan hanya untuk menekan harga pangan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Dengan begitu, pemerintah dapat memantau sekaligus menstabilkan harga di pasar tradisional.
Strategi Jangka Panjang
Selain intervensi jangka pendek lewat pasar murah, Pemkot Padang menyiapkan strategi jangka panjang guna memperkuat ketahanan pangan. Menurut Maigus, dukungan dari anggota DPR RI serta Dinas Pertanian Kota Padang diarahkan untuk mendorong pemanfaatan pekarangan rumah melalui kelompok tani.
Dengan cara ini, masyarakat diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan pasar. Sebaliknya, warga bisa memenuhi sebagian kebutuhan pokok secara mandiri melalui produksi pangan skala rumah tangga.
“Gerakan ini penting agar masyarakat lebih mandiri dan tidak mudah terguncang oleh fluktuasi harga di pasar,” ujar Maigus menegaskan.
Harapan ke Depan
Kombinasi langkah jangka pendek melalui pasar murah dan strategi jangka panjang lewat ketahanan pangan lokal dinilai menjadi formula penting dalam menekan inflasi di Kota Padang. Pemerintah berharap, keterlibatan Bulog, BI, BPS, serta partisipasi aktif masyarakat dapat menjaga daya beli dan kestabilan ekonomi kota.
Dengan inflasi yang terkendali, Pemkot Padang menargetkan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga meskipun tantangan harga pangan global dan regional terus berlanjut. (red)
