Sumbardaily.com - Upaya pemulihan lahan sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan capaian paling menonjol dibandingkan wilayah lain di Indonesia, termasuk di Padang Pariaman.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, progres rehabilitasi di daerah tersebut telah mencapai 50,82 persen hingga 30 April 2026.
Capaian ini jauh melampaui daerah lain seperti Sumatera Utara yang baru menyentuh sekitar 6 persen, serta Aceh yang masih berada pada angka 0 persen.
Data tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (30/4/2026) oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
Di tingkat kabupaten dan kota, Kabupaten Padang Pariaman mencatatkan kinerja paling tinggi di Sumatera Barat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, Hendri Satria, mengungkapkan bahwa realisasi rehabilitasi dan optimalisasi lahan di wilayahnya telah mencapai 527 hektare dari target 644 hektare atau setara 82 persen.
“Ini merupakan capaian tertinggi di Sumatera Barat. Di bawahnya, Kota Padang sekitar 68 persen dan Kabupaten Solok 60 persen,” ujar Hendri dicuplik dari laman resmi Minggu (3/5/2026).
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, turut memberikan apresiasi atas kinerja jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta tim lapangan yang dinilai mampu bergerak cepat di tengah berbagai keterbatasan.
Ia menilai capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk menyelesaikan seluruh proses pemulihan sesuai arahan Menteri Pertanian.
Menurutnya, percepatan rehabilitasi harus dituntaskan maksimal dalam satu bulan setelah kunjungan Menteri Pertanian. Untuk itu, sejumlah langkah konkret perlu segera dioptimalkan, seperti mobilisasi alat berat, penambahan tenaga kerja dari kelompok tani, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam dua hingga tiga minggu ke depan.
“Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan setiap hari agar progres tetap terjaga dan tidak melambat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hendri merinci kondisi lahan terdampak di Padang Pariaman. Untuk kategori rusak ringan seluas 446 hektare, seluruhnya telah tertangani melalui program optimalisasi lahan atau mencapai 100 persen.
Sementara itu, lahan dengan tingkat kerusakan sedang seluas 238 hektare baru terealisasi 198 hektare. Masih terdapat sekitar 40 hektare yang belum dapat ditangani karena tidak memenuhi ketentuan teknis dari Kementerian Pertanian, yakni luasan hamparan minimal lima hektare untuk penanganan berbasis kelompok.
“Lahan yang tersisa tersebar dalam hamparan kecil sehingga belum memenuhi syarat teknis untuk intervensi program,” jelasnya.
Adapun lahan dengan kategori rusak berat seluas 450 hektare hingga saat ini masih menunggu formulasi bantuan dari pemerintah pusat, termasuk kepastian nilai bantuan per hektare serta skema pelaksanaan di lapangan.
Kondisi serupa juga terjadi pada lahan sawah yang hilang seluas 100 hektare. Pemerintah daerah masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pertanian, dengan kemungkinan solusi berupa pencetakan sawah baru di lokasi lain sebagai pengganti, dengan syarat luasan minimal lima hektare.
Hendri menegaskan bahwa lahan yang belum tertangani umumnya berada pada kategori rusak sedang yang belum memenuhi syarat teknis, rusak berat, maupun lahan yang telah hilang.
“Harapannya, ke depan ada solusi konkret dari pemerintah pusat agar seluruh lahan terdampak bisa dipulihkan secara menyeluruh dan petani dapat kembali berproduksi secara optimal,” pungkasnya. (*)
