Sumbardaily.com, Payakumbuh – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan program strategis nasional tersebut berjalan aman, tepat sasaran, dan sesuai standar mutu pangan. Penguatan kontrol ini menjadi perhatian utama seiring telah beroperasinya 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Payakumbuh.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) MBG yang digelar di Ruang Pertemuan Balai Kota Payakumbuh, Senin (23/02/2026).
Rida Ananda menekankan bahwa pengawasan ketat sangat penting untuk mencegah potensi risiko, termasuk kasus keracunan makanan maupun gangguan kesehatan lainnya yang dapat merugikan penerima manfaat. Ia menegaskan standar keamanan pangan harus diterapkan secara disiplin dan konsisten di seluruh SPPG.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat dalam rangka membentuk generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, implementasinya di daerah harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
“Program ini bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar tumbuh sehat, terhindar dari stunting dan anemia, serta lebih fokus dalam belajar,” ujar Rida Ananda, dikutip Rabu (25/2/2026).
Data Pemko Payakumbuh mencatat, dari 30 unit SPPG yang telah terdaftar, sebanyak 19 unit sudah beroperasi melayani penerima manfaat. Sementara 11 unit lainnya masih berada pada tahap persiapan administrasi dan teknis sebelum resmi menjalankan pelayanan.
Dari total tersebut, empat SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini menjadi bukti komitmen terhadap pemenuhan standar keamanan dan kelayakan pangan dalam penyelenggaraan MBG.
Selain aspek kesehatan, Pemko Payakumbuh juga mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Partisipasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat serta membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga.
Dalam Rakor tersebut, Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, memaparkan sejumlah tantangan teknis dalam operasional SPPG. Ia menyebutkan masih terdapat perencanaan menu yang belum sepenuhnya memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), standar porsi yang belum seragam, serta proses pengolahan dan distribusi yang berpotensi memengaruhi mutu makanan.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dalam pengendalian keamanan pangan. Pengawasan rantai pasok bahan baku serta optimalisasi pemanfaatan pangan lokal Sumatera Barat (Sumbar) juga menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan program.
Syartiwidya menjelaskan, langkah korektif dan preventif terus dilakukan, termasuk pengetatan distribusi, pengawasan mutu produksi, serta peningkatan kapasitas penjamah makanan secara berkala.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional telah menyiapkan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib dipatuhi. SOP tersebut mencakup sanitasi fasilitas dan peralatan, tata cara persiapan dan pengolahan bahan pangan, penyimpanan makanan dan sampel, hingga prosedur penanganan apabila terjadi keracunan makanan.
Melalui penguatan pengawasan dan kolaborasi lintas sektor, Pemko Payakumbuh berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi praktik baik di tingkat daerah, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan masa depan anak-anak Payakumbuh. (red)
