Sumbardaily.com - Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis meminta inspeksi mendadak (sidak) dilakukan secara rutin terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengawasan diperketat untuk memastikan kebersihan dapur, kualitas makanan, hingga pengelolaan limbah setelah muncul laporan limbah dapur masuk ke kolam ikan dan menyebabkan ikan mati.
Permintaan tersebut disampaikan Hendri dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (9/10/2026).
Hendri menegaskan, setiap dapur SPPG harus memenuhi standar kebersihan dan menjalankan proses pengolahan makanan sesuai ketentuan. Pengelola juga diminta memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasional dapur agar tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar.
“Saya berharap sidak wajib dilakukan. Dapur harus steril, karena kunci makanan sehat atau tidak itu ada pada dapurnya,” tegas Hendri.
Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya bergantung pada laporan administratif. Satgas MBG bersama pengelola SPPG perlu lebih sering melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kondisi dapur dan proses penyediaan makanan sesuai standar yang ditetapkan.
“Kita harus memastikan dapurnya bersih dan kualitas makanannya terjaga, karena makanan ini untuk generasi muda kita ke depan,” ujarnya.
Tujuh SPPG Layani 19.143 Penerima Manfaat
Dalam rapat tersebut, Wakil Satgas MBG Kota Padang Panjang, Ade Nafrita, menyampaikan bahwa saat ini terdapat tujuh SPPG yang telah beroperasi di wilayah tersebut. Seluruh unit itu melayani total 19.143 penerima manfaat program MBG.
Tujuh SPPG tersebut tersebar di Kelurahan Ekor Lubuk, Bukit Surungan, Silaing Atas, Sigando, Koto Panjang, serta dua unit di Guguk Malintang. Setiap SPPG dikelola oleh yayasan yang berbeda untuk mendukung penyaluran program kepada masyarakat.
Hendri berharap seluruh pengelola SPPG dapat menjaga kepercayaan yang diberikan dengan menjalankan program secara bertanggung jawab. Menurutnya, pengawasan dan koordinasi yang berjalan baik menjadi bagian penting untuk memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus.
MBG Didorong Gerakkan Ekonomi Lokal
Selain membahas pengawasan dapur dan mutu makanan, rapat koordinasi tersebut juga membicarakan upaya agar pelaksanaan program MBG ikut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Salah satu hal yang dibahas adalah pemenuhan kebutuhan bahan pangan untuk dapur SPPG. Produksi masyarakat dan potensi lokal tetap menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Apabila produksi lokal belum mampu mencukupi permintaan, kekurangan pasokan dapat dipenuhi dari daerah sekitar atau wilayah penyangga (hinterland). Skema ini diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran penyediaan bahan pangan bagi seluruh SPPG yang beroperasi.
Gagasan lainnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan telur untuk program MBG. Mulai 2027, aparatur sipil negara (ASN) direncanakan dilibatkan dalam pemeliharaan ayam petelur di rumah masing-masing.
Gagasan yang disampaikan Hendri tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan ketersediaan telur sehingga kebutuhan program MBG dapat terpenuhi. Rencana itu juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai dukungan terhadap pasokan pangan untuk program tersebut.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang Mukhlis M., unsur Forkopimda, Kepala Koordinator Wilayah SPPG Kota Padang Panjang Olivia, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (*)
