Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Agam terus mengakselerasi pemulihan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu pada November 2025.
Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Lingkup Pertanian Kabupaten Agam yang secara resmi dibuka oleh Bupati Agam, Ir H Benni Warlis MM Dt Tan Batuah, di Lubuk Basung, Rabu (17/6/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi sekaligus menyusun langkah strategis dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian serta mendukung target swasembada pangan nasional.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam beserta jajaran, serta para koordinator dan penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) se-Kabupaten Agam.
Dalam sambutannya, Bupati Benni Warlis mengungkapkan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 telah menyebabkan kerusakan cukup besar pada sektor pertanian di Kabupaten Agam.
Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi pada lahan pertanian dan usaha peternakan, tetapi juga berdampak pada infrastruktur pertanian serta alat dan mesin pertanian yang selama ini menjadi penopang utama produksi.
“Kerusakan yang terjadi telah menurunkan kapasitas produksi pertanian dan memberikan dampak sosial ekonomi yang cukup berat bagi petani maupun peternak. Namun kondisi ini tidak boleh membuat kita terpuruk. Justru harus menjadi momentum memperkuat komitmen dan sinergi dalam membangkitkan kembali sektor pertanian,” ujar Benni Warlis.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, melainkan juga kemampuan daerah dalam menjaga keberlanjutan produksi di tengah ancaman bencana dan perubahan iklim.
Karena itu, rehabilitasi lahan pertanian, perbaikan infrastruktur, pemulihan usaha peternakan, optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian, hingga penguatan pendampingan kepada petani harus dilakukan secara terintegrasi.
Dalam upaya pemulihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam mendapatkan dukungan besar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi, Kabupaten Agam memperoleh alokasi bantuan sebesar Rp29 miliar untuk berbagai program rehabilitasi dan optimasi lahan.
Bantuan tersebut telah direalisasikan untuk rehabilitasi lahan sawah seluas 311 hektare, perbaikan infrastruktur optimasi lahan seluas 387 hektare, pembangunan 35 unit dam parit, 53 unit irigasi perpompaan, 27 unit irigasi perpipaan, rehabilitasi dua unit jalan usaha tani, serta pemeliharaan 21 unit jaringan irigasi tersier.
Selain itu, pemerintah juga telah melaksanakan tahap kedua program optimasi lahan non-rawa seluas 1.000 hektare. Pemerintah pusat bahkan menyetujui tambahan rehabilitasi lahan sawah seluas 250 hektare serta pemeliharaan 60 unit jaringan irigasi tersier.
Dukungan juga mengalir pada sektor perkebunan. Bantuan yang diterima meliputi bibit kayu manis, tebu, kopi robusta, perluasan kopi arabika, peremajaan dan perluasan kelapa dalam, hingga bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit senilai Rp43 miliar untuk program peremajaan sawit rakyat seluas 250 hektare.
Sementara pada sektor tanaman pangan, Kabupaten Agam memperoleh bantuan benih padi dan jagung untuk wilayah terdampak bencana, program optimasi lahan, program reguler, serta program pokok pikiran (pokir). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memberikan dukungan berupa bantuan benih serta alat dan mesin pertanian pascapanen.
Di bidang hortikultura, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi turut memberikan dukungan melalui program pengembangan cabai merah, kentang, bawang, durian, serta bantuan sarana dan prasarana pascapanen.
Bupati Benni Warlis menegaskan, keberhasilan seluruh program pemulihan tersebut sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, penyuluh pertanian, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian.
“Dengan kerja sama yang kuat dan terintegrasi, kita optimis dapat mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana serta mewujudkan pembangunan pertanian Kabupaten Agam yang lebih maju, tangguh, dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di daerah. Meskipun secara administrasi kepegawaian berada di bawah pemerintah pusat sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, para penyuluh tetap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Agam dalam mendampingi petani dan mengawal program pembangunan pertanian.
“Status kepegawaian boleh berubah, tetapi pengabdian kepada petani Kabupaten Agam harus tetap menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Agam secara resmi membuka Rapat Koordinasi Lingkup Pertanian Kabupaten Agam. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi titik awal kebangkitan sektor pertanian di daerah itu menuju swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Agam. (*)
