Summbardaily.com - Perkembangan titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera menunjukkan kondisi yang beragam. Sumatera Selatan mencatat penurunan dari 107 menjadi 60 titik, sementara Jambi turun menjadi satu titik dan Riau tidak mencatat hotspot. Meski demikian, ancaman karhutla belum berakhir karena peningkatan titik panas masih terjadi di sejumlah wilayah lain.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat pemantauan dan pengendalian karhutla melalui patroli, pemeriksaan langsung di lapangan, serta operasi darat dan udara. Perkembangan terbaru menunjukkan jumlah hotspot nasional justru meningkat, sehingga kewaspadaan tetap diperlukan, termasuk di wilayah Sumatera.
Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kemenhut hingga Sabtu (10/10/2026) pukul 21.00 WIB, terdapat 793 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence di Indonesia. Data tersebut bersumber dari pengamatan satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20.
Jumlah itu bertambah 356 titik dibandingkan pemantauan Jumat (9/10/2026), yang mencatat 437 hotspot. Kenaikan secara nasional tersebut memperlihatkan bahwa kondisi karhutla masih dinamis dan membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menegaskan pentingnya deteksi dini, verifikasi lapangan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi perkembangan karhutla.
"Perkembangan hotspot dari hari ke hari menunjukkan bahwa kondisi karhutla bersifat dinamis. Penurunan pada satu wilayah dapat terjadi bersamaan dengan peningkatan pada wilayah lain," demikian keterangan Kemenhut yang dikutip secara resmi pada Senin (12/10/2026).
Hotspot Sumatera Selatan Turun, Riau Nihil
Dalam pemantauan di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, Sumatera Selatan mencatat 60 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Angka tersebut turun dari 107 titik pada hari sebelumnya atau berkurang 47 titik.
Penurunan juga terjadi di Jambi. Wilayah tersebut mencatat satu hotspot, lebih sedikit dibandingkan 15 titik pada Jumat (9/10/2026). Sementara itu, Riau tetap tidak mencatat hotspot dalam kategori tersebut.
Meski sejumlah wilayah Sumatera menunjukkan penurunan, kondisi itu tidak berarti risiko kebakaran telah hilang. Kemenhut mengingatkan bahwa cuaca dan kondisi kekeringan masih dapat mendukung terjadinya kebakaran. Karena itu, pemantauan dan kesiapsiagaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi perubahan situasi.
Di sisi lain, peningkatan hotspot terjadi di sejumlah provinsi lain yang masuk dalam daftar prioritas. Kalimantan Tengah mencatat 288 titik, naik dari 122 titik sehari sebelumnya. Kalimantan Barat juga meningkat dari 13 menjadi 44 titik, sedangkan Kalimantan Selatan bertambah dari 13 menjadi 28 titik.
Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas mencatat 421 hotspot high confidence, meningkat dari 270 titik pada hari sebelumnya. Artinya, terdapat tambahan 151 titik dalam satu hari di wilayah-wilayah tersebut.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak di antara enam provinsi prioritas. Dengan 288 titik, provinsi tersebut menyumbang lebih dari separuh total hotspot pada kelompok wilayah yang dipantau secara khusus.
Kemenhut memperkuat pemantauan, patroli, groundcheck atau pemeriksaan langsung di lapangan, serta operasi pengendalian untuk merespons perkembangan tersebut.
Hotspot Bukan Berarti Jumlah Kebakaran
Kemenhut mengingatkan bahwa data hotspot perlu dipahami secara tepat. Titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit. Data itu tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar.
Satu kejadian kebakaran dapat menghasilkan beberapa titik panas yang terdeteksi satelit. Oleh sebab itu, setiap indikasi hotspot perlu diperiksa langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan menentukan tindakan penanganan yang sesuai.
Verifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla agar petugas dapat memastikan lokasi yang membutuhkan penanganan, sekaligus mencegah api meluas ke kawasan lain.
Penanganan dilakukan secara terpadu oleh Manggala Agni Kemenhut bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, serta pihak terkait lainnya.
Pemerintah juga menyiagakan 61 unit armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla. Dari jumlah tersebut, 17 unit digunakan untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 44 unit lainnya disiapkan untuk operasi water bombing atau pemadaman menggunakan penjatuhan air dari udara.
Operasi udara tersebut berjalan bersama penanganan melalui jalur darat. Kegiatan di lapangan meliputi patroli, pemeriksaan lokasi hotspot, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up atau penanganan sisa kebakaran, serta pendinginan.
Perhatian khusus juga diberikan kepada kawasan gambut. Bara api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan tanah meskipun kobaran api di permukaan sudah tidak terlihat. Karena itu, pembasahan dan pendinginan harus terus dilakukan sampai lokasi dipastikan aman.
Kualitas Udara di Sumatera dan Kalimantan Dipantau
Selain perkembangan hotspot, pemerintah memantau kualitas udara berdasarkan konsentrasi partikel halus PM2,5 untuk melindungi kesehatan masyarakat. Pemantauan terkini menunjukkan sebagian wilayah Indonesia berada dalam kategori baik hingga sedang.
Namun, sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan masih mengalami kondisi udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Bahkan, terdapat kantong wilayah di Kalimantan yang masuk kategori berbahaya.
Kondisi kualitas udara dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran, konsentrasi partikulat, arah dan kecepatan angin, serta dinamika atmosfer. Karena itu, masyarakat diminta terus memperhatikan informasi kualitas udara dan mengikuti arahan pemerintah daerah.
Apabila kualitas udara memburuk, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker juga disarankan apabila kegiatan di luar ruangan tidak dapat dihindari.
Perhatian lebih perlu diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan atau penyakit kronis. Kelompok tersebut perlu lebih berhati-hati ketika kualitas udara menurun.
Penanganan Satwa Liar Terdampak Karhutla
Upaya penanganan karhutla juga mencakup penyelamatan satwa liar di Kalimantan yang terdampak kebakaran maupun gangguan habitat. Kemenhut meminta masyarakat tidak menangani atau mengevakuasi satwa liar secara mandiri ketika menemukan hewan yang terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau memasuki kawasan permukiman.
Masyarakat diminta menjaga jarak dan menghindari tindakan yang dapat membuat satwa stres atau menjadi agresif. Jika memungkinkan, lokasi penemuan dan kondisi satwa dapat dicatat sebelum laporan disampaikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) atau petugas kehutanan terdekat.
Langkah tersebut diperlukan agar penanganan dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan satwa.
Kemenhut juga kembali mengingatkan masyarakat serta pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut berisiko memicu kebakaran yang dapat meluas, terutama ketika kondisi cuaca dan kekeringan mendukung penyebaran api.
Pemerintah menegaskan bahwa penurunan hotspot di suatu wilayah harus tetap diikuti kewaspadaan. Perkembangan di Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau yang menunjukkan penurunan atau nihilnya titik panas berlangsung bersamaan dengan peningkatan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Karena itu, deteksi dini, verifikasi lapangan, patroli, kesiapsiagaan petugas, serta pelaporan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam mencegah karhutla meluas dan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. (*)
