Sumbardaily.com – Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Dharmasraya diperkuat hingga tingkat kecamatan dan nagari. Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menginstruksikan para camat dan wali nagari memastikan masyarakat tidak membuka maupun mengelola lahan dengan cara membakar.
Instruksi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah memperkuat pengawasan di tengah fenomena El Nino Godzilla yang berlangsung di Kabupaten Dharmasraya. Pemerintah kecamatan dan nagari diminta tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga memetakan wilayah yang memiliki potensi rawan karhutla serta memastikan setiap indikasi kebakaran dapat segera ditangani.
Arahan Bupati Annisa disampaikan Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni dalam kegiatan penandatanganan deklarasi bersama anti-karhutla yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Dharmasraya, Kamis (3/9/2026).
Bupati Annisa menekankan bahwa upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. Pemerintah, aparat kewilayahan, hingga masyarakat perlu bergerak bersama untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Deklarasi yang kita ucapkan bersama bukan sekadar seremonial, melainkan pernyataan sikap dan komitmen nyata yang harus langsung diimplementasikan di lapangan,” ujarnya.
Melalui instruksi tersebut, camat dan wali nagari diminta mengidentifikasi kawasan yang memiliki kerawanan terhadap karhutla. Sosialisasi kepada masyarakat juga harus terus digencarkan, terutama mengenai larangan melakukan pembakaran ketika membuka atau mengelola lahan.
Selain pencegahan di tingkat masyarakat, Bupati Annisa meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Penindakan tersebut berlaku terhadap pelaku perorangan maupun korporasi dan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di tingkat nagari, pengawasan juga diarahkan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Perangkat nagari diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar petugas dapat memberikan penanganan secepat mungkin.
Kepala Pelaksana BPBD Dharmasraya Suherman Junaidi mengatakan penanganan karhutla selama fenomena El Nino Godzilla sejauh ini masih dalam kondisi terkendali. Ia menyebut kejadian karhutla tidak berlangsung setiap hari dan tidak ada titik api yang tidak mampu dikendalikan dalam waktu lebih dari 1x24 jam.
Bahkan, berdasarkan pemantauan melalui SiPongi Karhutla, saat ini tidak ditemukan lagi titik api di wilayah Dharmasraya. Kondisi tersebut membuat kabut asap yang masih dirasakan masyarakat diduga berasal dari luar daerah.
Kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla telah dilakukan pemerintah daerah sebelum kabut asap meluas. Bupati Annisa sebelumnya telah menginstruksikan kesiapan personel sekaligus peralatan yang dibutuhkan untuk menghadapi kondisi kedaruratan.
Sebanyak 66 personel pemadam kebakaran disiagakan di lima pos pemadam kebakaran. Selain itu, BPBD bersama fasilitas kesehatan juga dipersiapkan agar mampu memberikan respons selama 24 jam apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya juga telah melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap bagi masyarakat. Pada awal terjadinya kabut asap, Pemkab membagikan masker kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mengurangi dampak terhadap kesehatan.
Di tengah kondisi tersebut, aktivitas masyarakat dan roda perekonomian di Dharmasraya disebut tetap berjalan. Fenomena El Nino Godzilla dan kondisi kabut asap tidak sampai menghentikan kegiatan masyarakat secara keseluruhan. Pasar-pasar masih beroperasi normal, sementara kegiatan perkantoran tetap berlangsung seperti biasa.
Untuk sektor pendidikan, Pemkab Dharmasraya sempat mengambil langkah antisipasi dengan meliburkan kegiatan belajar mengajar bagi anak TK dan PAUD selama tiga hari. Kebijakan tersebut kemudian dievaluasi dan kegiatan belajar mengajar kembali diperbolehkan dengan ketentuan seluruh proses pembelajaran dilakukan di dalam ruangan.
Upaya penanganan karhutla juga dilakukan melalui sinergi berbagai unsur. Selama tiga minggu terakhir, Pemkab Dharmasraya melalui BPBD, Damkar, dan sejumlah perangkat daerah bekerja bersama TNI, Polri, camat, wali nagari, serta masyarakat dalam mengendalikan potensi kebakaran.
Kolaborasi tersebut menunjukkan hasil positif. Jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Dharmasraya mengalami penurunan cukup jauh dan titik yang ditemukan dapat ditangani langsung di lapangan.
Perbaikan juga terlihat dari kondisi kualitas udara dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dengan rata-rata indeks sekitar 134. Dalam satu minggu terakhir, kondisi tersebut membaik menjadi kategori kurang sehat dengan rata-rata indeks sekitar 96.
Dalam penanganan karhutla sekaligus menghadapi kondisi kekeringan, Pemkab Dharmasraya juga memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Dukungan tersebut berupa dua unit mobil air dan satu unit truk tangki yang dimanfaatkan untuk membantu proses pemadaman serta memenuhi kebutuhan penanganan kondisi kekeringan.
Pemerintah daerah kemudian mengarahkan setiap nagari untuk melakukan inventarisasi terhadap peralatan pemadam kebakaran darurat yang tersedia. Nagari juga diminta memastikan sumber air untuk penanganan kebakaran tetap tersedia.
Selain kesiapan peralatan dan sumber air, pemerintah nagari diarahkan membangun sistem pelaporan cepat. Sistem tersebut diharapkan membuat setiap laporan mengenai temuan titik api dapat segera diteruskan dan ditangani oleh petugas di lapangan.
Penandatanganan deklarasi anti-karhutla turut dihadiri sejumlah unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah. Kapolres Dharmasraya diwakili Kabag Ops AKP Zamrinaldi, sementara Dandim 0310/SSD diwakili Danramil Koto Baru Kapten CKE Jarman. Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya juga diwakili Kasi Datun Abrinaldy Anwar.
Deklarasi tersebut berisi komitmen masyarakat untuk menolak seluruh bentuk pembakaran lahan pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Selain itu, masyarakat menyatakan dukungan terhadap proses penegakan hukum bagi pihak yang melakukan pembakaran.
Bupati Annisa menegaskan bahwa upaya menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak karhutla membutuhkan kepedulian bersama. Karena itu, deklarasi yang telah ditandatangani tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial.
“Nasib kelestarian lingkungan dan kesehatan serta keselamatan masyarakat Dharmasraya ada di tangan kepedulian kita bersama. Mari kita kawal deklarasi ini dengan aksi nyata demi mewujudkan Dharmasraya Bebas Asap,” katanya.
Deklarasi tersebut turut ditandatangani Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Dharmasraya Catur Eby, Kalaksa BPBD Dharmasraya Suherman Junaidi, serta Kesatpol-PP dan Damkar yang diwakili Kabid Penegakan Perda Rafi Usman.
Selain itu, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, serta seluruh camat dan wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya ikut membubuhkan tanda tangan dalam deklarasi tersebut.
Dengan penguatan pengawasan hingga tingkat nagari, pemerintah daerah mendorong pencegahan karhutla dilakukan sejak potensi awal muncul. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api, sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas. (*)
