Sumbardaily.com, Padang - Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar, Braditi Moulevey, menyoroti pentingnya pendekatan konstruktif dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Pasar Raya Padang.
Menurutnya, penanganan PKL tidak boleh dilakukan dengan cara represif, melainkan melalui komunikasi dan solusi yang bermartabat.
Braditi menekankan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan alternatif lokasi bagi para pedagang, khususnya di area Pasar Raya Fase 7.
"Seharusnya daerah jalan Pasar Raya bisa terbebas dari PKL, namun ini bukan berarti dengan cara menggusur," katanya, Rabu (26/3/2025).
Pendekatan yang diusulkan adalah musyawarah komprehensif dengan seluruh PKL.
Poin kuncinya adalah mengajak mereka berdiskusi, memberikan penjelasan mendalam, serta menawarkan keringanan dan kemudahan.
"Jangan sampai ada oknum yang bermain di tengah persoalan ini," tambah Braditi.
Ia menekankan bahwa tujuan utama adalah mewujudkan keindahan kota dan mengurangi kemacetan di kawasan Pasar Raya.
Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan para pedagang kecil yang mencari nafkah.
Braditi mengimbau para pedagang untuk turut memahami aturan yang berlaku. "Kita adalah negara hukum, tidak bisa seenaknya berbuat. Semua orang berhak mencari nafkah, tetapi juga harus menaati ketentuan yang ada," tegasnya.
Lebih lanjut, politisi Gerindra ini menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk menyusahkan masyarakat.
Sebaliknya, mereka berkomitmen menyiapkan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan.
Braditi Moulevey menilai perlunya pendekatan dialogis dan empati dalam menyelesaikan persoalan PKL.
Ia mengharapkan Pemko Padang dapat mengambil kebijakan yang lebih komprehensif dan manusiawi.
"Dengan demikian, persoalan PKL di Pasar Raya diharapkan dapat diselesaikan tanpa konflik, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak dan menjaga keindahan serta ketertiban kota," tuturnya. (red)
