Sumbardaily.com - Kerusakan infrastruktur pengendali banjir dapat memperbesar dampak bencana ketika hujan lebat memicu kenaikan debit sungai. Hal ini menjadi salah satu sorotan mantan Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam analisisnya mengenai banjir yang melanda Kota Padang, Sumatra Barat, pada 10 Oktober 2026.
Daryono menilai penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan tanggul. Upaya melindungi masyarakat perlu disertai penataan ruang yang aman, sistem peringatan dini yang efektif, serta kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi bencana.
Dalam perspektif manajemen risiko bencana, kerusakan infrastruktur pengendali banjir dapat menjadi faktor yang memperkuat dampak atau dikenal dengan istilah risk amplification.
"Saya sampaikan bahwa dalam perspektif manajemen risiko bencana, kejadian Banjir Padang mengingatkan bahwa kerusakan infrastruktur pengendali banjir dapat menjadi faktor penguat dampak (risk amplification)," tulis Daryono dalam unggahan Instagram yang dikutip Senin (12/10/2026).
Ia menjelaskan, banjir di Kota Padang pada 10 Oktober 2026 memperlihatkan bagaimana hujan lebat dapat meningkatkan debit sungai dalam waktu singkat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius apabila kapasitas alur sungai dan ketahanan infrastruktur pengendali banjir tidak memadai.
Kerusakan tanggul, jalan, dan rumah di wilayah Kuranji menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh. Menurut Daryono, pemeriksaan perlu mencakup kondisi daerah aliran sungai (DAS), kapasitas sungai, serta tingkat kerentanan kawasan permukiman.
Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui faktor-faktor yang meningkatkan risiko banjir sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah pengurangan risiko bencana.
Mitigasi Banjir Harus Dimulai dari Hulu
Daryono menekankan bahwa mitigasi banjir tidak seharusnya baru dilakukan setelah air meluap dan menggenangi permukiman. Pengurangan risiko perlu direncanakan secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga wilayah hilir DAS.
Langkah tersebut mencakup pengelolaan kawasan hulu, penguatan infrastruktur sungai, penataan permukiman, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir.
Dengan pendekatan tersebut, upaya mitigasi tidak hanya berfokus pada penanganan dampak ketika bencana terjadi, tetapi juga pada pengurangan faktor risiko sebelum banjir melanda.
Daryono mengingatkan, perlindungan masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan atau perbaikan tanggul. Penataan ruang perlu memastikan permukiman berada di kawasan yang lebih aman, sementara sistem peringatan dini harus mampu membantu warga mengambil tindakan sebelum kondisi memburuk.
Kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko. Warga perlu memiliki pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan ketika peringatan banjir disampaikan, termasuk melakukan evakuasi secara cepat apabila situasi mengharuskan.
"Banjir mungkin tidak selalu dapat dicegah, tetapi korban jiwa dan kerugian besar dapat dikurangi melalui mitigasi yang tepat, peringatan dini yang efektif, dan evakuasi yang cepat," tulisnya.
Kerusakan Infrastruktur Perlu Jadi Bahan Evaluasi
Menurut Daryono, kejadian banjir di Padang menjadi pengingat pentingnya menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan pengelolaan risiko bencana. Tanggul dan infrastruktur sungai tetap diperlukan, tetapi ketahanannya harus dievaluasi bersama kondisi sungai, tata ruang, dan kesiapan masyarakat.
Kerusakan yang terjadi di Kuranji menjadi salah satu alasan perlunya peninjauan terhadap kondisi DAS dan kerentanan permukiman. Evaluasi tersebut dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang perlu ditangani agar dampak banjir serupa dapat dikurangi.
Daryono dikenal sebagai ahli mitigasi bencana, peneliti senior, dan edukator publik di bidang kebencanaan. Ia merupakan mantan Direktur Gempabumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI).
Ia kerap menyampaikan analisis dan imbauan mengenai kebencanaan di Indonesia, termasuk pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana.
Melalui evaluasi infrastruktur, penataan kawasan rawan, penguatan peringatan dini, dan kesiapsiagaan warga, risiko korban jiwa serta kerugian akibat banjir di Kota Padang diharapkan dapat ditekan. (*)
