Sumbardaily.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyalurkan sekitar 52 ribu bibit ikan beserta pakan kepada pembudidaya yang terdampak bencana di Kabupaten Solok. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat memulihkan usaha perikanan sekaligus kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah terdampak bencana.
Penyerahan bantuan dilakukan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di kawasan Padang Belimbing, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Jumat (9/10/2026).
Mahyeldi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk mendukung masyarakat yang terdampak bencana. Pemprov Sumbar juga telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mendata kebutuhan warga agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan bidang masing-masing.
“Seluruh kepala dinas telah kita minta melakukan pendataan dan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, termasuk di Kabupaten Solok,” ujar Mahyeldi dikutip Minggu (11/10/2026).
Ia berharap bantuan bibit ikan dan pakan itu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para penerima. Dengan dukungan tersebut, pembudidaya diharapkan bisa kembali mengembangkan usaha perikanan dan memulihkan sumber penghidupan keluarga yang terdampak bencana.
Bantuan tersebut menjadi salah satu langkah pemulihan sektor perikanan budidaya di Kabupaten Solok. Selain memberikan bantuan langsung, Pemprov Sumbar juga menyiapkan program lanjutan yang dirancang untuk memperluas kegiatan budidaya ikan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat nagari.
Program Budidaya Perikanan Darat Dimulai 2027
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar Syefdinon menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan Program Budidaya Perikanan Darat Tematik yang direncanakan mulai berjalan pada 2027. Program ini ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana melalui pengembangan usaha budidaya perikanan berbasis nagari.
Menurut Syefdinon, program tersebut dirancang agar masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan usaha perikanan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis nagari, kegiatan budidaya diharapkan tidak hanya membantu pemulihan usaha yang terdampak bencana, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, setiap lokasi direncanakan memperoleh sekitar 20 kolam, bibit ikan, serta pakan untuk satu siklus budidaya selama empat bulan. Setelah menjalani siklus pertama dan memperoleh hasil panen, pembudidaya diharapkan dapat membiayai kegiatan budidaya berikutnya secara mandiri.
Skema tersebut dirancang agar usaha perikanan masyarakat dapat berlanjut setelah dukungan awal dari pemerintah diberikan. Dengan demikian, pembudidaya diharapkan mampu mengembangkan usaha secara bertahap sesuai dengan hasil yang diperoleh dari siklus budidaya sebelumnya.
Syefdinon mengatakan, terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi pemerintah nagari apabila ingin mengikuti program tersebut. Salah satunya adalah menyiapkan lahan dengan luas 1.000 meter persegi. Pemerintah nagari juga perlu berkoordinasi dengan DKP Sumbar untuk mempersiapkan pelaksanaan program.
Dari sisi cakupan, program ini direncanakan memiliki kuota 10.000 titik pada 2027. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 40.000 titik pada 2029.
“Kami berharap nagari-nagari di Kabupaten Solok dapat mempersiapkan persyaratan sejak awal agar berpeluang memanfaatkan program ini,” kata Syefdinon.
Ia mengharapkan pemerintah nagari di Kabupaten Solok mulai mempersiapkan kebutuhan yang disyaratkan agar dapat mengambil bagian dalam program tersebut. Persiapan sejak awal diperlukan untuk membuka peluang bagi nagari yang ingin mengembangkan usaha budidaya perikanan dengan dukungan pemerintah provinsi.
DKP Sumbar Bangun Akses Pasar Hasil Budidaya
Selain menyiapkan program budidaya, DKP Sumbar juga tengah membangun ekosistem pemasaran untuk mempertemukan pembudidaya dengan calon pembeli. Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan kepastian penyerapan hasil panen.
Syefdinon menyebut sejumlah pihak yang berpotensi menjadi pembeli hasil budidaya ikan masyarakat. Mereka antara lain Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lembaga pemasyarakatan, sekolah kedinasan, hotel, dan rumah makan.
Keterhubungan antara pembudidaya dan calon pembeli tersebut diharapkan dapat membantu pemasaran hasil panen. Dengan akses pasar yang lebih luas, pembudidaya diharapkan memiliki peluang lebih baik untuk menyalurkan hasil produksinya.
“Ekosistem pemasarannya sedang kita bangun. Jika ini berjalan, pembudidaya akan memiliki akses pasar yang lebih luas dan kepastian serapan hasil panen,” ujarnya.
Upaya membangun jaringan pemasaran itu menjadi bagian dari pengembangan sektor perikanan budidaya yang disiapkan DKP Sumbar. Selain dukungan berupa bibit, pakan, dan fasilitas budidaya, akses terhadap calon pembeli menjadi salah satu aspek yang diperhatikan agar usaha masyarakat dapat terus berjalan.
Pembudidaya di Padang Belimbing Apresiasi Bantuan
Salah seorang penerima bantuan, M. Fajar Yatim, mengapresiasi perhatian Pemprov Sumbar kepada pembudidaya yang terdampak bencana. Menurutnya, bantuan bibit ikan tersebut dapat membantu masyarakat di kawasan Padang Belimbing untuk bangkit dan kembali mengembangkan usaha budidaya.
Bantuan itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pembudidaya untuk memulai kembali kegiatan usaha mereka. Pemulihan usaha perikanan dinilai penting bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan budidaya ikan.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur atas bantuan bibit ini. Mudah-mudahan kami bisa segera bangkit dan usaha budidaya kami kembali maju,” tuturnya. (*)
