Sumbardaily.com, Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan arah pembangunan 2026 harus dijalankan dengan pola kerja yang terukur, terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penekanan itu disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memimpin Rapat Bulanan Pemko Padang di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Aie Pacah, Kamis (5/2/2026) pagi.
Rapat yang dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi rutin, tetapi juga arena penegasan target kerja bagi setiap perangkat daerah agar selaras dengan visi-misi kepemimpinan Fadly Amran dan Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Maigus Nasir.
Fadly menilai, keberhasilan pembangunan tidak cukup ditopang oleh banyaknya program, melainkan oleh kejelasan sasaran, indikator capaian, serta kesesuaian dengan sembilan program unggulan (Progul) Pemko Padang.
Karena itu, Fadly Amran meminta kepada seluruh OPD memastikan setiap kegiatan memiliki target yang jelas dan terukur.
“Seluruh perangkat daerah harus bekerja dengan target yang jelas, terukur, dan selaras dengan program prioritas. Fokus kita adalah pelayanan publik yang berkualitas dan percepatan pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Fadly Amran.
Menurut Fadly, pendekatan berbasis target diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sektoral dan terfragmentasi.
Setiap OPD diminta menautkan rencana kerja mereka dengan agenda besar Pemko Padang, mulai dari peningkatan kualitas layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, antara lain pemaparan konsep satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wawako Padang, realisasi pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026, persiapan kegiatan Ramadan 1447 Hijriah, tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta rencana pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah.
Khusus pada sektor pengadaan barang dan jasa, Fadly kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Ia menekankan bahwa seluruh proses harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penggunaan anggaran.
“Pengadaan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel agar anggaran daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemko Padang ingin memastikan belanja daerah benar-benar mendorong pencapaian target pembangunan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administrasi.
Menjelang Ramadan 1447 Hijriah, Fadly juga menginstruksikan OPD terkait untuk mematangkan kesiapan program keagamaan, sosial, serta layanan publik.
Ia menginginkan aktivitas masyarakat selama Ramadan dapat berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan kondusif, tanpa mengganggu kualitas pelayanan pemerintah.
“Kita ingin kegiatan Ramadan berjalan dengan baik, pelayanan publik tetap optimal, serta suasana kota aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa,” imbaunya.
Sementara itu, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Padang Sarai disebut sebagai salah satu langkah strategis Pemko Padang dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Program ini diharapkan mampu menjadi model pembangunan kawasan berbasis potensi unggulan daerah.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menambahkan bahwa pencapaian target pembangunan 2026 hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antarpemangku kepentingan serta konsistensi pelaksanaan program di masing-masing OPD. Ia mendorong jajaran Pemko Padang menjaga ritme kerja dan fokus pada hasil.
"Kita harus memastikan setiap kebijakan dan program tidak berhenti pada tataran perencanaan, melainkan menghasilkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat Kota Padang," tuturnya. (red)
