Sumbardaily.com, Padang – Citra satelit Maxar kembali mengungkap gambaran mencolok mengenai kondisi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Aia Dingin, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Dalam rentang Juni 2021 hingga Juli 2025, rekaman satelit resolusi tinggi itu memperlihatkan jejak pembukaan lahan dan penebangan kayu yang berlangsung secara sistematis.
Temuan ini menjadi bukti kuat yang bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah daerah yang sebelumnya menyebut kayu gelondongan pascagalodo atau banjir bandang hanyalah “kayu tumbang alami”.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar menilai bukti visual tersebut tidak dapat dipungkiri dan secara terang-benderang menunjukkan pola pembalakan jauh sebelum banjir bandang terjadi.
Ketua Divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan Walhi Sumbar, Tommy Adam, menegaskan bahwa aktivitas penebangan kayu di hulu DAS Aia Dingin bukan sekadar dugaan, melainkan sudah terbukti secara ilmiah.
Menurut Tommy, citra Maxar memperlihatkan puluhan titik pembukaan lahan tepat pada punggungan hulu DAS yang menjadi daerah tangkapan air utama Kota Padang.
Aliran sungai dari hulu menuju muara di Pantai Air Tawar merupakan jalur langsung bagi material kayu yang kemudian menumpuk di pesisir dan permukiman saat galodo. Pola hubungan hulu–hilir tersebut memperlihatkan keterkaitan yang tidak dapat dibantah.
Selain itu, Walhi melakukan overlay citra satelit dengan Peta Kawasan Hutan Sumbar untuk memastikan fungsi kawasan tempat aktivitas itu terjadi. Hasilnya menunjukkan titik-titik penebangan berada di kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Bukit Barisan, sebagian di Hutan Lindung, dan lainnya berada pada Area Penggunaan Lain (APL) yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi.
Kehadiran jalur logging yang memotong kawasan konservasi dinilai sebagai bukti pembukaan akses yang disengaja.
Temuan paling krusial adalah rekaman “before disaster”. Dalam citra Maxar sejak 2021 hingga 2025, Walhi menemukan tumpukan kayu hasil tebangan yang disusun seperti stockpile, jalan baru yang membuka hutan secara sistematis, serta areal terbuka yang meluas hingga ratusan hektar.
“Pola perubahan yang terekam sangat jelas. Ini mustahil terjadi secara alami,” ujar Tommy Adam dalam keterangan resmi dikutip Senin (1/12/2025).
Analisis Walhi memperlihatkan bahwa seluruh jejak pembalakan tersebut muncul jauh sebelum banjir bandang menghantam Kota Padang. Dengan demikian, kayu gelondongan yang hanyut saat bencana bukan berasal dari pohon yang tumbang karena hujan ekstrem, melainkan dari rantai pembalakan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Rekaman terbaru Maxar bertanggal 27 Juli 2025 memperkuat temuan tersebut. Puluhan titik penebangan aktif tampak jelas di sepanjang punggungan hulu Aia Dingin.
Dalam citra itu, terlihat tumpukan kayu siap angkut, jalur logging yang menghubungkan titik-titik pembalakan, hingga kerusakan hutan konservasi yang meluas. Areal tebangan ditaksir mencapai ratusan hektar, meninggalkan bentang hutan gundul yang kehilangan daya serap air.
Dalam kondisi hujan ekstrem, Walhi menjelaskan, jalan logging berfungsi sebagai jalur limpasan cepat. Kayu hasil tebangan yang disimpan di tepi alur hanyut tanpa hambatan, menggulung dari hulu menuju hilir sebelum menumpuk di muara dan pantai.
Hubungan spasial antara lokasi penebangan, jalur aliran sungai, dan titik penumpukan kayu di pantai dipaparkan secara berurutan dalam analisis Walhi. Tommy menegaskan bahwa bukti citra satelit bersifat independen dan tidak dapat dimanipulasi.
“Citra Maxar ini adalah rekaman objektif yang menunjukkan before–after secara jelas. Jejak ruangnya sangat kuat dan menunjukkan adanya pembalakan. Ini bukan kayu tumbang alami,” kata Tommy.
Atas temuan tersebut, Walhi mendesak pemerintah untuk mengambil langkah serius. Desakan pertama adalah mengakui kesalahan kepada masyarakat Sumbar dan wilayah lain yang terdampak akibat bencana ekologis yang muncul dari salah tata kelola sumber daya alam.
Walhi juga menuntut adanya pertobatan ekologis agar kebijakan politik yang merusak lingkungan tidak kembali terulang.
Selain itu, investigasi hukum diminta dilakukan terhadap seluruh titik penebangan di kawasan hutan, terutama di SM Bukit Barisan dan Hutan Lindung, untuk mengungkap aktor utama pembalakan yang menyebabkan bencana ekologis berulang. (red)
