Sumbardaily.com – Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) 2025 secara bertahap mulai Oktober hingga Desember 2025. Program ini menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi nasional yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, BLT Kesra akan disalurkan kepada 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Penyaluran dilakukan dalam dua skema, yakni melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga, dan PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga.
“Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap mulai minggu depan oleh Himbara dan dilanjutkan oleh PT Pos Indonesia pada Senin mendatang,” ujar Airlangga Hartarto dalam keterangannya.
Menurut Airlangga, program BLT Kesra kali ini memiliki cakupan lebih luas dibandingkan bantuan sebelumnya. Jika satu keluarga penerima manfaat diasumsikan terdiri dari empat orang, maka total warga yang akan menerima manfaat program ini mencapai sekitar 140 juta jiwa.
Ia menambahkan, BLT Kesra menyasar masyarakat pada desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN). Program ini juga merupakan tambahan dari bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako yang selama ini dijalankan oleh Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat.
Sebagai simbol dimulainya tahap pertama, pemerintah menyalurkan BLT Kesra kepada 50 penerima baru yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan serupa. Tahapan berikutnya akan berlangsung secara serentak di seluruh provinsi sesuai jadwal penyaluran masing-masing lembaga penyalur.
“Bantuan ini diharapkan mampu menjaga konsumsi masyarakat di tengah tantangan ekonomi global dan memperkuat daya beli di level rumah tangga,” tutur Airlangga.
Program BLT Kesra 2025 menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, sekaligus memastikan masyarakat berpendapatan rendah tetap terlindungi dari tekanan ekonomi yang berpotensi terjadi menjelang akhir tahun. (*)
