Sumbardaily.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron berada di bawah tekanan politik yang semakin besar, termasuk dari para sekutu terdekatnya, untuk segera mencari jalan keluar dari kebuntuan politik yang melanda negaranya. Salah satu mantan perdana menteri (PM) yang pernah menjadi sekutu politiknya bahkan secara terbuka mendesak Macron mengundurkan diri demi kepentingan nasional.
Seperti dilaporkan AFP, Rabu (8/10/2025), Macron yang memimpin sejak 2017 kini menghadapi krisis politik domestik terburuk selama masa pemerintahannya. Tekanan kian meningkat setelah Perdana Menteri Sebastien Lecornu, yang merupakan PM ketujuh di bawah kepemimpinannya, secara mendadak mengajukan pengunduran diri pada Senin (6/10/2025).
Macron telah menerima pengunduran diri Lecornu, tetapi memberikan waktu hingga Rabu (8/10/2025) malam untuk merumuskan kompromi yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan koalisi yang berkelanjutan. Namun, peluang keberhasilan upaya tersebut masih belum pasti.
Jika kompromi gagal, salah satu opsi yang dipertimbangkan Macron adalah membubarkan parlemen dan menggelar pemilu legislatif mendadak. Langkah itu diharapkan dapat menghasilkan susunan parlemen yang lebih stabil dan efektif.
Menurut seorang ajudan presiden yang enggan disebutkan namanya, Macron pada Selasa (7/10/2025) malam telah mengadakan pertemuan dengan para ketua majelis tinggi dan majelis rendah parlemen Prancis. Tujuan pertemuan itu tidak dijelaskan secara rinci, namun presiden diwajibkan untuk berkonsultasi dengan kedua ketua majelis apabila akan menyelenggarakan pemilu baru.
Situasi politik Prancis kini kian genting. Dalam waktu satu tahun terakhir saja, Macron telah mengganti tiga perdana menteri. Pergantian tersebut mencerminkan ketidakstabilan politik yang semakin dalam dan kegusaran yang meluas, termasuk dari kubu pendukungnya sendiri.
Meski demikian, Juru Bicara Kepresidenan Prancis, Aurore Berge, pada Selasa (7/10/2025) menegaskan bahwa Macron tidak akan mundur sebelum masa jabatannya berakhir. Ia memastikan Macron akan tetap memimpin hingga tahun 2027.
Namun, tekanan politik terhadap Macron meningkat tajam setelah pernyataan mantan PM Edouard Philippe, yang dikenal sebagai sekutu politik Macron pada awal pemerintahannya. Philippe menilai, pemilihan presiden (pilpres) sebaiknya digelar lebih awal setelah anggaran disahkan, untuk mengakhiri kebuntuan politik yang berkepanjangan.
Komentar Philippe itu digambarkan oleh harian Le Parisien sebagai “bom politik”. Dalam pernyataannya kepada televisi RTL, Philippe mengecam apa yang disebutnya sebagai “permainan politik yang menyedihkan” dan menegaskan bahwa Macron memiliki tanggung jawab moral untuk membantu Prancis keluar dari krisis ini.
“Presiden bertanggung jawab untuk membantu Prancis keluar secara terkendali dan bermartabat dari krisis politik yang merugikan negara,” ujarnya.
Philippe yang menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2017 hingga 2020 diketahui kini menjadi salah satu kandidat potensial dalam pilpres 2027 mendatang. Sementara itu, Macron tidak dapat mencalonkan diri kembali berdasarkan aturan konstitusi Prancis.
Di sisi lain, kubu sayap kanan ekstrem di bawah pimpinan Marine Le Pen menilai situasi ini sebagai momentum strategis untuk memperluas pengaruh mereka. Dengan turunnya popularitas Macron dan pemerintahan yang terus goyah, peluang oposisi untuk memenangkan pilpres berikutnya dinilai terbuka lebar.
Opsi lain yang kini sedang dipertimbangkan Macron adalah menunjuk perdana menteri baru, yang akan menjadi kepala pemerintahan kedelapan selama masa jabatannya. Namun langkah ini dipandang oleh sebagian kalangan hanya sebagai solusi sementara yang tidak menyentuh akar persoalan. (red)
