Padang, Sumbardaily.com – Dalam rangka mencegah pelanggaran Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Barat (Sumbar) membentuk Kampung Pengawasan Partisipatif di berbagai kabupaten/kota di Sumbar.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menyampaikan pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada 2024.
Ia menjelaskan potensi pelanggaran dan kecurangan terdapat di setiap tahapan pemilihan. Oleh karena itu, masyarakat harus terlibat dalam pengawasan untuk meminimalisir terjadinya pepelanggaran.
"Saat ini, sudah ada puluhan kampung pengawasan yang terbentuk di nagari-nagari dan kecamatan di 19 kabupaten dan kota," ujar Alni, Minggu (22/9/2024), seperti dikutip dari laman Infopublik.id.
Selain Kampung Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Sumbar juga mendirikan Kampus Pengawasa di Kota Padang dan Kabupaten Tanah Datar. Tujuannya untuk mengajak mahasiswa agar berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pilkada 2024.
"Kami berharap Kampung dan Kampus Pengawasan ini dapat mengedukasi masyarakat serta mahasiswa dengan informasi yang akurat mengenai Pilkada 2024. Ini juga merupakan bentuk kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dalam mengawasi jalannya proses pemilihan secara partisipatif," ungkap Alni. (red)
