Sumbardaily.com - Pemerintah menyiapkan dukungan permodalan sekitar Rp115 miliar bagi 38.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat. Program ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menaikkan kelas bisnis melalui pembiayaan, pendampingan, serta kemudahan perizinan.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menyambut positif dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi peluang bagi UMKM untuk memperkuat usaha dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan ekonomi.
Zulmaeta menyampaikan hal itu saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Bukittinggi, Jumat (9/10/2026). Ia menilai dukungan yang diberikan pemerintah dapat menjadi momentum bagi pelaku usaha di Payakumbuh dan daerah sekitarnya untuk mengembangkan bisnis.
"Penguatan UMKM membutuhkan dukungan bersama, mulai dari kemudahan akses permodalan, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan pasar. Kami berharap berbagai fasilitas pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha," kata Zulmaeta.
Ia meyakini pembiayaan yang disertai pembinaan berkelanjutan dapat mendorong perkembangan sektor riil di daerah. Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat.
"Dengan dukungan permodalan, pendampingan, dan akses pasar yang semakin luas, kami berharap UMKM dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat," tambahnya.
Kementerian UMKM siapkan Rp115 miliar
Dukungan tersebut sejalan dengan program Kementerian UMKM yang menyiapkan alokasi dana sekitar Rp115 miliar untuk 38.000 UMKM di Sumatera Barat.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan pemerintah berupaya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan pelaku usaha agar dapat memperbesar skala bisnis dan meningkatkan kapasitas usahanya.
"Orang Sumatera Barat sudah pandai berdagang. Tugas pemerintah menyiapkan fasilitas agar UMKM bisa tumbuh dan naik kelas," kata Helvi.
Kementerian UMKM juga memperluas akses pembiayaan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Dukungan permodalan tersebut ditargetkan dapat terealisasi secara optimal dalam waktu tiga hingga enam bulan ke depan.
Melalui program ini, pemerintah menargetkan 10 persen usaha mikro dapat naik kelas. Upaya tersebut akan didukung suntikan modal, pendampingan intensif, kemudahan perizinan, serta perluasan akses pasar.
Selain pembiayaan, pemerintah mendorong pembangunan ekosistem industri melalui kolaborasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintah daerah. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, termasuk kelapa di Kabupaten Padang Pariaman.
Helvi juga mendorong penyelenggaraan festival UMKM di Bukittinggi sebagai sarana promosi produk unggulan daerah. Melalui kegiatan tersebut, perputaran ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya terpusat di Kota Padang, tetapi juga berkembang di daerah lain di Sumatera Barat.
KUR Sumbar hampir Rp8 triliun pada 2025
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai penguatan UMKM menjadi langkah strategis untuk memulihkan perekonomian masyarakat. Peran sektor ini dinilai penting, terutama setelah masyarakat menghadapi bencana alam dan tekanan ekonomi global.
Komitmen pemerintah provinsi tercermin dari penerbitan lebih dari 3.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru sepanjang 2025. Legalitas usaha tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat fondasi bisnis pelaku UMKM.
Dari sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Barat mencapai hampir Rp8 triliun pada 2025. Pada 2026, realisasi penyalurannya bergerak mendekati Rp6,5 triliun.
"UMKM harus terus kita perkuat karena menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat. Legalitas, permodalan, dan akses pasar perlu berjalan bersama agar usaha mereka semakin berkembang," tegas Mahyeldi.
Pemprov Sumbar juga mendorong penggunaan produk lokal dalam belanja pemerintah. Selain itu, pemerintah memfasilitasi sertifikasi halal dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk mendukung pengembangan serta perlindungan produk UMKM.
Pemerintah provinsi turut menyiapkan perluasan pasar ekspor ke Malaysia dan negara-negara anggota lingkar Samudra Hindia atau Indian Ocean Rim Association (IORA) pada 2027 mendatang.
Gambir Sumbar dibidik tembus Rp100 ribu per kilogram
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian Mahyeldi adalah gambir. Komoditas unggulan Sumatera Barat tersebut memiliki permintaan tinggi dari Tiongkok, dengan kebutuhan mencapai 5.000 ton per tahun.
Untuk meningkatkan nilai jualnya, Pemprov Sumbar bekerja sama dengan akademisi dan perusahaan daerah guna memperbaiki kualitas gambir, terutama kadar katekin yang terkandung di dalamnya.
"Kita bekerja sama dengan akademisi dan perusahaan daerah untuk meningkatkan kualitas gambir, terutama kadar katekin supaya harga jualnya bisa Rp100.000 per kilogramnya," pungkas Gubernur.
Upaya peningkatan kualitas komoditas, perluasan pembiayaan, pendampingan, dan akses pemasaran tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat UMKM Sumatera Barat. Dukungan itu diharapkan tidak hanya membantu pelaku usaha bertahan, tetapi juga mendorong mereka meningkatkan skala bisnis dan menjangkau pasar yang lebih luas. (*)
